“Setiap pilkada masalahnya selalu DPT. Pertama ada masyarakat memiliki e-KTP tapi belum masuk dalam DPT. Ada juga sudah punya e-KTP ataupun suket tapi bisa bisa memilih,” jelas Alfitra.
“Adanya dualisme, dukcapil dan KPU. Mereka tidak saling percaya. Inilah yang mengakibatkan DPT masih belum sempurna,” tambahnya.
Menurutnya, selain DPT, masalah lainnya yang sering terjadi yakni adanya money politic (politik uang) dan mobilisasi aparatur sipil negara (ASN).
“Untuk money politic jawabannya bervariasi, ada yang bilang rejeki tidak boleh ditolak, rejeki datang dari atas dan lain-lain. Sementara mobilisasi ASN cendrung dilakukan oleh petahana,” tutupnya.
Discussion about this post