DP3APPKB Sultra Ungkap Pemicu Masalah Sosial, Catat!

PENASULTRA.ID, KENDARI - Keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang memainkan peran besar dalam pembangunan manusia dan bangsa Indonesia. Melalui pembinaan dalam keluarga juga dapat menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Namun, tidak sedikit pula pemicu persoalan sosial di masyarakat tercipta karena keluarga. Demikianlah segelintir kalimat yang disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Tenri Rawe Silondae saat memberikan sambutan dalam kegiatan sosialisasi dan advokasi pelaksanaan kualitas keluarga dan standarisasi PPLKK di salah satu hotel di Kota Kendari, Selasa 31 Mei 2022. Menurutnya, masalah sosial yang terjadi saat ini, banyak berawal dari kegagalan atau ketidakberfungsian keluarga sehingga menimbulkan berbagai dampak baik sosial maupun ekonomi. Di samping itu dipicu pula oleh adanya perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi terutama di masa pandemi saat ini. Selain itu, usia perkawinan yang terlalu muda juga menyebabkan ketidaksiapan dalam menghadapi kehidupan rumah tangga, yang kemudian menimbulkan permasalahan di dalam keluarga. Di antaranya, kekerasan terhadap perempuan dan anak, seks bebas dan sebagainya. Dalam sosialisasi yang mengangkat tema “Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Pelaksanaan Kebijakan Kualitas Keluarga dan Standarisasi Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak di Provinsi Sulawesi Tenggara” dan juga dihadiri Asisten Deputi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Priyadi Santosa itu, Andi Tenri tidak hanya menyampaikan mengenai peran keluarga dalam isu pembangunan nasional. Akan tetapi, problematika gender pun ikut disoal olehnya. Sebab, bagi Andi Tenri, ketahanan keluarga adalah bagian dari ketahanan bangsa. Mengenai persoalan gender dalam keluarga, kata dia, seringkali disebabkan oleh konstruksi sosial dan kultural yang dipahami dan dianut oleh masyarakat yang tidak didasarkan pada asas kesetaraan gender. Secara umum, kesenjangan gender dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terpilih berdasarkan jenis kelamin. Sementara indikator IPM terdiri atas Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), angka Harapan Lama Sekolah (HLS), Angka Harapan Hidup (AHH) dan perkiraan pendapatan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, IPG Sultra 90.68, IPM 71.66 dan RLS 9,13. Sedangkan AHH Sultra tahun 2021 untuk laki-laki sebesar 69.35 dan perempuan 73,37. Pada 2020, rata-rata Indeks Kualitas Keluarga (IKK) di Indonesia 68,13. Nilai IKK tertinggi berada di Provinsi Bali dengan nilai 72,39. Sementara Provinsi Sulawesi Tenggara sendiri berada di bawah rata-rata nasional dan urutan lima besar terendah se-Indonesia dengan nilai 65,45. Meski demikian, pada 2020 dan 2021, Pemprov Sultra meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kategori Pratama. Penghargaan ini sebagai bentuk komitmen pelaksanaan pengarustamaan gender di Provinsi Sulawesi Tenggara dan penghargaan kota layak anak di Kabupaten Kolaka dan Kota Kendari. Kemudian, melalui Dinas Bina Marga Sulawesi Tenggara juga menerima penghargaan Gender, Inklusi Disabilitas dan Sosial Tahun 2022. “Saya berharap dengan adanya sosialisasi ini dapat menjadi motivasi dalam meningkatkan kualitas keluarga sehingga mampu bergerak bersama dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga Indonesia khususnya di Sulawesi Tenggara,” kata Andi Tenri memungkasi. Editor: Ridho Achmed Jangan lewatkan video populer: https://www.youtube.com/watch?v=XPTfDD4NCEg

No Result