“Jadi lintas komisi masing-masing dari komisi satu sampai komisi tiga tinggal melihat di SKPD yang ada usulan anggaran, paling tinggi satu hari lintas komisi selesai, baru kita lanjut untuk kita teken masalah penjabaran RAPBD yang akan dilaksanakan di Kendari,” Ikbar menambahkan.
Menurutnya, pembahasan RAPBD ini bukan saja berbicara masalah anggaran dana alokasi khusus (DAK), namun juga berbicara mengenai masalah anggaran pinjaman yang harus dibahas dan ditargetkan akan tuntas sebelum 30 November 2021.
“Pembahasan ini tinggal sekitar dua langkah lagi. KUA-PPAS soal sektor unggulan ini mencakup pertanian, perkebunan dan perikanan tapi juga melihat dengan regulasi yang ada, seperti sektor pendidikan harus mencapai 20 persen, 10 persen lagi di dinkes harus tercapai secara keseluruhan dan jika tidak tercapai itu evaluasi di Provinsi akan kembali kepada kami di DPRD dan bisa saja tidak ditetapkan,” beber Ikbar.
Ia berharap semua tim TAPD harus proaktif soal pembahasan anggaran nantinya.
Discussion about this post