Oleh: Nurhaniu Ode Hamusa, A.M.Keb
Polda Metro Jaya kembali menetapkan 2 orang sebagai tersangka kasus perlindungan judi online yang melibatkan pegawai hingga staf ahli Kementerian Komunikasi dan Digital. Dengan demikian total pelaku menjadi 16 orang kata direktur Kombes Polri Wira Setya Tri Putra (Metro TV, 03/11/2024).
Ibarat pagar makan tanaman pepatah yang menggambarkan kinerja Kementerian Informatika dan Digital. Bagaimana tidak, wewenang yang telah diamanahkan untuk menjadi garda terdepan dalam memberantas judi online telah menjadi pelindung. Begitulah sepandai-pandai tupai melompat terjatuh pula. Aksi tak terpuji dan tidak terhormat yang dilakukan secara cerdas dan tertutup rapi akhirnya terungkap juga. Miris!
Judi online pun kian marak dan meresahkan, sejak 2018 hingga Juli 2023, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) telah melakukan pemutusan akses atau pemblokiran terhadap 846.047 situs yang mengandung konten judi online (VOA Indonesia, 22/07/2023).
Melihat fenomena kian maraknya judi online, Menkominfo Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa hanya Indonesia di negara ASEAN yang masih menetapkan judi online sebagai aktivitas ilegal. Ia menyebutkan, negara-negara ASEAN lain yang sudah melegalkan adalah Malaysia, Singapura, Kamboja, Filipina, dan Thailand. Hanya Indonesia dan Brunei yang masih ditetapkan ilegal (Detik, 24/07/2023).
Ungkapan Menkominfo Budi Arie itu pun memantik banyak respons dari berbagai kalangan. Ia dianggap sudah menyepelekan judi online.
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengingatkan agar Menkominfo dapat fokus memberantas judi online, alih-alih membanding-bandingkannya dengan negara lain. Ini karena secara faktual, sejak 2019, Kamboja sudah melarang judi online, serta Vietnam dan Thailand sudah memberikan sanksi hukum atas judi online.
HNW pun berharap pernyataan tersebut bukan sebagai sinyal pelegalan judi online pada masa mendatang. Apalagi memasuki tahun politik 2024, banyak pihak yang mungkin berupaya mencari dana untuk pemenangan pemilu dengan berbagai cara, termasuk melalui dana judi online (JPNN, 24/07/2023).
Pemberantasan judi online oleh pemerintah ini akhirnya dianggap setengah hati. Bukan rahasia lagi jika banyak oknum aparat terlibat dalam pengamanan judi online, tetapi nihil penanganan dan pengusutan.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan, banyak pihak terlibat dalam transaksi judi online, termasuk oknum aparat. Lantas, bagaimana bisa memberantas tuntas jika banyak pihak justru melindungi?
Padahal dalam UU 11/2008 pasal 27 ayat (2) tentang ITE, sebagaimana diubah dengan UU 19/2016 (UU ITE), disebutkan adanya larangan bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang bermuatan perjudian. Sanksi pidananya berupa penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.
Sebagaimana diketahui berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan lembaga seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), PPATK dan Kepolisian, namun perjudian daring masih terus berkembang pesat, dengan demikian masih adakah harapan judi akan tuntas?
Discussion about this post