PENASULTRAID, JAKARTA – Direktur Utama LKBN Antara, Akhmad Munir dan Atal Sembiring Depari, Jumat 22 Agustus 2025 resmi mendaftarkan diri sebagai Calon Ketua Umum (Caketum) dan Ketua Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat periode 2025–2030 yang akan ditentukan melalui Kongres Persatuan PWI 2025 pada 29-30 Agustus di BPPTIK Komdigi, Cikarang, Bekasi.
Munir dan Atal menyerahkan berbagai dokumen persyaratan yang diwajibkan untuk maju dalam pemilihan, antara lain berkas dukungan dari 15 PWI Provinsi, kartu anggota PWI, hingga dokumen hasil tes kesehatan.
Munir dan Atal menyerahkan berkas pencalonannya pada Tim Verifikasi Kongres Persatuan PWI 2025 di Hall Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Atal adalah ketua umum PWI Pusat periode 2018-2023, hasil Kongres PWI di Solo.
Kedatangan Akhmad Munir dan Atal S Depari didampingi banyak pendukungnya, antara lain mantan Ketua PWI Riau sekaligus Ketua PWI Pusat versi KLB 2024, Zulmansyah Sekedang; Ketua PWI Provinsi Jaya, Kesit Budi Handoyo, Mirza Zulhadi, Auri Jaya dan Johny Hardjojo, ketua Dewan Penasihat PWI Jaya.
Rombongan Munir dan para pendukungnya diterima langsung oleh Tim Verifikasi Kongres PWI 2025 yang hadir di Hall Dewan Pers yang disulap menjadi Sekretariat Panitia Kongres PWI, Jakarta.
Ketua Tim Verifikasi, Zulkifli Gani Ottoh menyampaikan sambutan hangat.
“Kami mengucapkan selamat datang kepada Cak Munir beserta tim dan para pendukung. Proses verifikasi akan berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan panitia kongres,” ujar Zulkifli Gani Ottoh, yang juga ketua SC Kongres Persatuan PWI 2025.
Dalam pernyataannya, Munir berjanji apabila berhasil terpilih sebagai Ketua Umum, ia akan melakukan rekonsiliasi untuk menyatukan PWI yang sebelumnya terpecah, serta menyiapkan berbagai program kerja bagi organisasi.
“Saya akan mengutamakan kepentingan organisasi,” tegar Munir, ketua Siwo PWI Jatim dua periode dan ketua PWI Jatim dua periode pula.
Cak Munir juga menekankan agar SC tetap mematuhi aturan organisasi sebagaimana tertuang dalam PD/PRT, bahwa bakal calon Ketua Umum PWI harus menyerahkan surat dukungan provinsi secara fisik atau hard copy, bukan melalui file PDF maupun surat elektronik.
Discussion about this post