Dunia Jurnalistik tak Baik-baik Saja, Perlu Dibenahi

Saya suka menelusuri berita di media siber melalui Google. Saya memperhatikan media CNBC sering menggunakan kata “kiamat” di judulnya. Misalnya “’Kiamat’ Uang Kertas Beneran Nyata, BI Ungkap Ramalan Baru”, juga “‘Kiamat’ Baru Melanda Malaysia, RI Bisa Menjadi Penyelamat”, “’Kiamat’ Smartphone di Depan Mata, Bill Gates Ungkap Gantinya”. Apakah reporter atau editornya pernah membuka Kamus Bahasa Indonesia?

Kiamat di KBBI ada 4 makna, “hari kebangkitan sesudah mati”; “hari akhir zaman”; “tidak akan muncul lagi”; “celaka sekali”, “bencana besar”, “rusak binasa”. Dari sisi etimologi, kiamat adalah kebangkitan dari alam kubur. Terlihat bahwa penggunakan kata kiamat, berlebihan, kurang tidak tepat maknanya apalagi ini adalah berita ekonomi.

Apakah maksudnya untuk mencari perhatian, silakan saja demi klikbait. Tetapi yang tampak adalah ketidakmampuan untuk mendapatkan istilah yang lebih baik dan lebih pantas. Kecuali itu berita mistik yang dimuat media murahan.

Ada lagi media siber berselera rendah, yang tidak memerhatikan keadaban sosial masyarakat pembacanya. Ini saya temukan di Hops.id, yang membuat judul “15 Tahun Diperkosa Mantan Ardi Bakrie Ini Jadi Janda di Usia 17 Karena Kelainan Seksual Pangeran Malaysia”, “Disetubuhi di Usia 15 Tahun, Manohara Akhirnya Ungkap Identitas Putrinya? Netizen: Anaknya Cantik Ya.”

Judul-judul di atas mengingatkan kita pada “koran kuning” di era media cetak, yang konon sering dibaca bapak-bapak di kantor tetapi lalu dibuang, karena takut terbawa pulang karena isinya yang jorok dan tidak mendidik. Ketika sekarang akses internet dan kepemilikan ponsel sudah mencakup anak usia dini atau pelajar Sekolah Dasar, apakah judul seperti ini pantas dibiarkan? Pers penjaga moral malah jadi perusak moral.

Pers sekarang juga banyak malas menjalankan profesinya dengar benar, cukup puas dengan suplai berita dari instansi yang memberikan informasi “press klaar”, artinya siap muat. Maka di berbagai daerah, mulai jam 12 siang, redaksi membuka email dari lembaga-lembaga sumber berita, dan banyak pula yang terikat kontrak. Kalau ada, langsung copy paste, ganti judul sedikit atau mungkin bahkan tidak, lalu masukkan ke medianya.

Waktu melakukan verifikasi faktual di Bengkulu beberapa tahun lalu, salah satu staf Dewan Pers bertanya,” Kok hari ini belum ada beritanya, Bang.” Dengan lugu pejabat redaksi itu menjawab, “Belum ada email masuk. Biasanya setelah jam makan siang, lalu kami jadikan berita.”

Sewaktu menghadiri Porwanas di Malang, saya bertemu beberapa wartawan dan bertanya. “Kalian terpaksa cuti ya agar ikut event ini?” “Tidak masuk kantor saja, Bang, kalau berita sih jalan terus karena kan email bisa dicek di hape. Ada berita, diedit, langsung kami muat.”

Adalah lumrah kalau sebuah peristiwa penting diliput dari sudut pandang (angle) yang berbeda, tetapi biasanya itu terjadi karena perbedaan apa yang dianggap lebih penting dari event tersebut oleh redaksi.

Dalam praktek sekarang ini, perbedaan karena rilis dari lembaga yang bekerjasama dalam kemitraan pencitraan. Misalnya pejabat pusat datang ke daerah, maka rilis akan datang dari Bupati, pihak keamanan, OPD yang menjadi pelaksana, dsb. Bagi mereka rilis itu penting sebagai bukti kinerjanya, dan pers menelan mentah-mentah, muat saja dan tidak menyoalkan apakah yang dikedepankan kepentingan publik atau pencitraan pejabat semata.

***

Saya kira kita sepakat bahwa pers harus ditolong karena tidak lagi mampu menolong dirinya sendiri dan yang dapat menolong selain masyarakat, tentu saja pemerintah, dengan berbagai skema yang tidak mengganggu independensi pers.

Di sisi lain masyarakat pers harus memperbaiki diri, bekerja sama untuk mengembalikan martabat dan marwah yang kini mungkin tinggal di mulut saja. Bangga menjadi wartawan yang profesional, bangga menjadi media yang bermutu dan berkualitas. Mari berhenti membuat kerusakan.(***)