Oleh: Yanti, S.Pd
Belum lama ini Presiden Indonesia Prabowo Subianto berencana mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia. Meski belum pasti dilakukan, namun memantik perdebatan tajam di ruang publik.
Sebagaimana dikutip dari Beritasatu, 09-04-2025, Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia siap menampung ribuan warga Gaza, Palestina yang menjadi korban kekejaman militer Israel. Prabowo akan mengirim pesawat untuk menjemput mereka.
Menurut Prabowo, Pemerintah Indonesia sejak era Presiden Joko Widodo (Jokowi) aktif memberikan bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Sekilas, gagasan ini tampak seperti langkah humanis, menolong warga sipil dari neraka perang. Namun, tiga organisasi Islam terbesar di Indonesia, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) kompak menolak. Bukan karena mereka anti-kemanusiaan, tapi karena mereka membaca langkah ini sebagai bagian dari skenario besar yang justru mengancam masa depan kemerdekaan Palestina.
Membela Palestina bukan hanya soal membantu warga sipil yang terluka atau kehilangan tempat tinggal. Lebih dari itu, membela Palestina berarti mendukung hak mereka atas tanah air, atas kemerdekaan, dan masa depan yang merdeka dan berdaulat. Bukan malah membantu meraka meninggalkan negerinya.
Dengan adanya pernyataan Prabowo bahwa Indonesia siap menerima 1000 warga Gaza, sesungguhnya justru akan memuluskan agenda pengusiran warga Gaza seperti yang diinginkan oleh penjajah.
Pengamat isu geopolitik Timur Tengah, Smith Alhadar menyebut, Prabowo harus mewaspadai protes dari dalam negeri. Alasannya, rencana kontroversial ini muncul ketika masyarakat Indonesia sedang resah dengan berbagai masalah ekonomi dan politik.
Salah satu respon tajam dan kritis datang dari Dr. Thoat Stiawan, M.HI., seorang akademisi sekaligus pemerhati isu-isu Timur Tengah, khususnya konflik Palestina-Israel.
Dalam pandangannya, Dr. Thoat menyatakan bahwa rencana evakuasi tersebut perlu dikaji ulang secara mendalam karena berpotensi besar memperkuat strategi jangka panjang Israel dalam mengosongkan wilayah Gaza dari penduduk aslinya.
Ia menegaskan bahwa dalih kemanusiaan yang digunakan untuk melegitimasi relokasi warga Palestina justru bisa menjadi alat efektif dalam mendukung kepentingan geopolitik Israel dan sekutunya, terutama Amerika Serikat.
Discussion about this post