“Kemudian anak-anak yang awalnya nggak suka makan sayur, jadi suka makan sayur, karena ada temannya yang makan sayur,” ucap Hasan.
Sementara itu, Plt. Direktur Tata Kelola Pemenuhan Gizi BGN, Ermia Sofiyessi mengungkap bahwa pemerintah menargetkan 5000 dapur umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada 2025.
Dalam setiap SPPG, mempunyai tanggung jawab untuk mendistribusikan sebanyak 3000 paket MBG. Sehingga nantinya ada 15 sampai 17,5 juta penerima manfaat untuk tahun ini.
“Target yang sudah ditetapkan untuk tahun 2025 itu ada 5000 SPPG, nah itu kalau dikali 3000 ada 15 juta dengan anggaran Rp71 triliun,” ujar Yessi.
Terkait dengan pelaksanaan program MBG, Yessi menyarankan adanya keterlibatan pemerintah daerah untuk membantu menyuplai pasokan makanan yang akan diolah oleh SPPG untuk paket MBG.
Selain mempermudah kinerja masing-masing dapur SPPG, hal ini juga dapat menghidupkan perekonomian masyarakat setempat.
“Biarlah BGN ini untuk menyiapkan makan bergizi, tapi untuk suplainya mohonlah dibantu. Kalau bicara gizi, untuk satu hari saja, butuh 3000 ribu telur untuk 1 SPPG, karena 3000 penerima,” ujarnya.
“Bisa tidak 3000 itu dipikirkan oleh pemerintah daerah, jadi kepala SPPG itu tidak mencari pasar keluar daerah tersebut. Jadi itu bisa menjadi satu pemicu buat untuk memenuhi adanya pergerakan lokal untuk memenuhi pasokan,” sambung Yessi.
Sementara itu, pegiat dapur umum dan tokoh masyarakat Papua Selatan, Johanes Gluba Gebze menceritakan soal pengalamannya membentuk dapur umum untuk rakyat.
Ia sendiri menyusun Program Lima Aman untuk mengatasi persoalan gizi masyarakat Papua.
Discussion about this post