PENASULTRA.ID, JAKARTA – Sebanyak sepuluh bupati dan wali kota di Indonesia telah ditetapkan sebagai penerima penghargaan Anugerah Kebudayaan Persatuan Wartawan Indonesia (AK-PWI) pada Hari Pers Nasional (HPN) 2022 di Kendari, Sulawesi Tenggara mendatang.
Pada umumnya, ke 10 bupati dan wali kota tersebut sangat menyadari pentingnya membangun daerah berbasis kebudayaan. Selaras dengan tantangan jaman di berbagai bidang khususnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan gaya kepemimpinan kepala daerah yang melayani.
Hal ini merupakan salah satu dari beberapa catatan penting Tim Juri, setelah mengikuti semua proses penilaian AK-PWI. Yang dimulai dengan seleksi administrasi, penjurian berkas proposal dan video, kemudian berpuncak pada presentasi dan tanya jawab satu-persatu dari 10 nomine.
Presentasi secara luring dengan prokes ketat, berlangsung di Kantor PWI Pusat, Lt.4 Gedung Pers Jakarta, Kamis, 16 Desember 2021.
Sehari sebelumnya para bupati wali kota tersebut bersilaturahmi dengan pengurus PWI Pusat, Dewan Pers, dan tokoh-tokoh pers, Panitia HPN, dan Pelaksana AK-PWI.
Tim Juri yang diketuai Agus Dermawan T, dengan anggota Ninok Leksono, Nungki Kusumastuti, Atal S. Depari , dan Yusuf Susilo Hartono (Ketua Pelaksana AK-PWI), menetapkan penerima penghargaan AK- PWI pada HPN 2022 sebanyak 10 kepala daerah, dengan rincian enam bupati, dan empat walikota.
Mereka Walikota Padang Panjang, Sumatra Barat, Fadly Amran (Datuak Paduko Malano), Bupati Magetan, Jawa Timur, Suprawoto, Bupati Lamongan, Jawa Timur, Yuhronur Efendi, Bupati Indramayu, Jawa Barat, Hj.Nina Agustina, Wali Kota Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Effendi, Bupati Sumbawa Barat, NTB, Musyafirin, Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, H.Helmi Hassan, Bupati Buton, Sulawesi Tenggara, La Bakri, dan Bupati Lamandau, Kalimantan Tengah, Hendra Lesmana.
Kearifan Lokal
Untuk memenangkan kesehatan (melawan Covid) dan perilaku baru, para bupati dan wali kota, menggunakan kearifan lokal, di luar cara-cara formal yang telah ditetapkan pemerintah pusat, berupa cuci tangan, pakai masker, jaga jarak.
Wali Kota Padang Panjang Fadly Amram, misalnya, menjadikan rumah gadang tidak hanya rumah tinggal satu kaum, namun juga berfungsi sosial. Dalam hal ini digunakan untuk tempat isolasi mandiri warga kaum adat yang merasa ragu dan malu menjalani isolasi di Rumah Sakit Daerah, dan lainnya. Di rumah gadang mereka merasa di rumah sendiri, apalagi makanan diantar sanak saudara pula.
Wali Kota Bengkulu Helmi Hassan, mereaktualisi tradisi belenguk (berkumpul berkerumun) gaya baru dengan berbagai terobosan aplikasi mutakhir, salah satunya SLAWE (Sistem Layanan Administrasi Warga Elektronik) untuk urusan kependudukan. Kabupaten Sumbawa Barat Musyafirin dengan pemberdayaan nilai tradisi Siru’ (gotong royong) yang diimplementasikan melalui instrumen Pariri, dalam bidang sosial, ekonomi, kesehatan, dan lain-lain.
Video: Pemkot Siap Ganti Kerugian Korban Bentrok Pemuda di Kendari https://t.co/xLV4JEi4ER
— Penasultra.id (@penasultra_id) December 18, 2021
Bupati Buton La Bakry menjalankan “lockdown” poago, yang merupakan tradisi tua untuk mengatasi pandemi, dengan melibatkan para pemangku adat. Disamping itu tentu saja tetap mengikuti prokes formal. Poago menjadi bukti, bahwa nenek moyang Buton, sudah mempunyai metode untuk menjaga kesehatan warga dan menangkal wabah.
Setelah memasuki level 4, sebanyak 38 orang meninggal, Bupati Lamandau Hendra Lesmana bersama warganya selain berupaya secara medis, mereka kembali menengok tradisi, menjalankan Babantan Laman/ Tula Bala/Balalayah, berupa ritual adat Dayak Tumon, dengan kepercayaan Kaharingan.
Tradisi tersebut “disesuaikan” dengan keragaman kepercayaan yang ada, sehingga bisa diikuti seluruh warga meski beda kepercayaan/agama dengan bahagia. Berangsur-angsur pandemi teratasi. menurun.
Discussion about this post