“Itu artinya Menteri KKP masih satu instruksi dengan Presiden Joko Widodo yang merupakan satu kelompok dalam menggarap beberapa kebijakan seperti ekspor pasir laut, reklamasi dan ekspor benih bening lobster,” sorot Rusdianto lagi.
Secara tegas, Rusdianto bahkan menyebut Menteri KKP tidak sejalan dengan visi presiden Prabowo Subianto. Menteri KKP hanya sejalan dengan visi mantan Presiden Joko Widodo.
Hal itu terlihat ketika Sakti Wahyu Trenggono membantah sendiri instruksi Prabowo kepada TNI Angkatan Laut untuk membongkar pagar laut dan menuntaskan masalah-masalah kerusakan ekosistem di pesisir Tangerang.
“Menteri yang tidak seirama dengan Presiden, apalagi sampai memicu kegaduhan. Sudah sepatutnya dicopot dan layak direshuffle demi menjaga stabilitas dan kepercayaan publik,” tegas Rusdianto.
Sebenarnya, kata Rusdianto para nelayan di wilayah terdampak pagar laut mendukung Prabowo Subianto untuk memperbaiki kondisi perikanan dan kawasan konservasi serta terumbu karang yang ada.
Nelayan Indonesia menjadi korban berbagai produk kebijakan Menteri KKP yang selama ini tidak mampu menyejahterakan. Salah satu contoh yang paling parah, yakni nelayan benih lobster di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). Mereka terkena dampak monopoli yang dilakukan perusahaan eksportir benih lobster yang bersandar pada regulasi Menteri KKP tentang pengelolaan benih lobster dan ekspor benih lobster.
Discussion about this post