Stop Pemborosan Keuangan dan Perbaiki Tata Kelola Negara!

Oleh: Sutrisno Pangaribuan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 128/PUU-XXIII/2025 tentang larangan wakil menteri rangkap jabatan harus segera dilaksanakan pemerintah. Presiden Prabowo harus segera memerintahkan Menteri BUMN untuk membatalkan seluruh RUPS yang mengangkat menteri atau wakil menteri sebagai komisaris BUMN.

Jika dibutuhkan, Menteri BUMN dapat menggelar RUPSLB menghentikan rangkap jabatan tersebut.

Selain itu, Presiden Prabowo juga harus menarik menteri dan wakil menteri yang rangkap jabatan pada sektor lain seperti ketua atau anggota majelis wali amanah (MWA) pada perguruan tinggi negeri.

Demikian juga dengan pejabat Eselon I, Dirjen atau Deputi pada Kementerian/Lembaga yang rangkap jabatan menjadi komisaris pada BUMN atau BUMD harus ditarik. Negara membutuhkan pejabat-pejabat fokus pada bidang kerja masing-masing.

Kemarahan mahasiswa, buruh, dan rakyat dalam aksi protes beberapa hari terakhir tidak dapat dimaknai hanya kemarahan kepada DPR. Ekspresi tersebut ditujukan kepada semua pejabat negara yang tuna empati kepada rakyat.

Saat ini, DPR dinilai tidak peka terhadap berbagai kesulitan yang dihadapi dan dialami rakyat. Maka akar persoalannya ada pada tata kelola negara yang tidak tentu arah, bukan pada joget-joget semata.

Presiden Prabowo harus menghemat keuangan negara melalui pemberantasan korupsi, mengurangi jumlah kementerian, pengurangan/penghapusan wamen, serta penghapusan rangkap jabatan.

Penghematan juga dapat dilakukan melalui penghapusan segala jenis honorarium para pejabat dalam berbagai kegiatan kementerian/lembaga. Begitu juga dengan fasilitasi ajudan, pengawal, supir serta rumah dan kendaraan dinas harus ketat.

Pemborosan negara paling besar ada pada eksekutif, baik itu pada kementerian/lembaga, pemerintah daerah maupun lembaga-lembaga negara adhoc. Para pejabat negara mendapat penghasilan fantastis bahkan jauh melebihi pendapatan anggota DPR, namun tertutup rapat.

Demikian juga dengan jajaran komisaris dan direksi BUMN memeroleh pendapatan berlipat ganda dari pendapatan DPR.

Jajaran komisaris dan direksi BUMN, anak perusahaan BUMN dan BUMD memeroleh pendapatan fantastis. Fasilitas berupa kendaraan dan rumah dinas, supir, ajudan, dan pengawal, serta fasilitas security 24 jam.

Demikian juga tambahan penghasilan dari pembagian deviden setiap tahun sangat fantastis, sehingga menjadi tempat bagi para tim sukses presiden. Pembagian deviden bagi komisaris dan direksi BUMN puluhan kali lipat penghasilan anggota DPR setiap tahun.