“Bagusnya, agro maritim pertegas kemampuan strategis Indonesia dalam manfaatkan produktivitas selat-selat Indonesia. Agro maritim untuk Welfare State (negara makmur), pemerataan, keadilan, ketahanan pangan, manufaktur, ekonomi, industri, dan pembangunan,” jelas Rusdianto.
Kedepan, Rusdianto berharap negara bisa akseleratif terhadap kebijakan fiskal agro maritim yang terdiri kelautan – perikanan, pertahanan – keamanan, industri (manufaktur), pertanian, peternakan, ruang pesisir: petani garam, petani rumput laut, dan galangan kapal sebesar 15% dari APBN.
Rusdianto, yang juga Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (ANLI) yakin terhadap pasangan AMIN yang selama ini rekam jejaknya berhasil membangun. Tentu, ia juga berharap kedepan harus ada perlindungan hukum wilayah maritim yang meliputi ketenagakerjaan, ABK, pelaut, captain, nelayan, pembudidaya, petani garam, petani rumput laut, dan ibu rumah tangga nelayan (pesisir).
Dari penyampaian pasangan AMIN dalam berbagai dialog, konsisten atas tahapan penyusunan kebijakan melibatkan asosiasi (organisasi) sektor maritim di Kementerian/KL. Tentu, hal itu sangat dibutuhkan.
“Jadi kita perlu juga, agenda-agenda perubahan (restorasi) pada berbagai aspek seperti Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN), sistem land reform agraria maritim (pesisir) pada pulau-pulau kecil, terdalam dan terluar. Selain itu, perubahan sistem penegakan berantas IUUF melalui sistem multi rezim humanistik, peninjauan kembali ekspor pasir laut, ekspor benih lobster, ekspor corak ilegal, lingkungan ruang laut pesisir serta lainnya,” papar Rusdianto.
Senada dengan Rusdianto, Ketua Koalisi Forju AMIN (Forum Pejuang AMIN), Winston Herlanjaya menyatakan, kesiapan Gema Pelaut AMIN sangat matang, baik sebelum deklarasi dan setelahnya, sudah melakukan gerakan massif dalam memberi dukungan kepada Anies-Gus Imin.
Discussion about this post