Menurut mantan Asisten III Setda Mubar itu, untuk menyuplai kebutuhan beras di Mubar, Dinas Ketapang akan menyiapkan 20 ton beras yang bersumber dari Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 dengan total biaya Rp1 miliar.
“Daerah menyiapkan anggaran untuk komoditas beras. Kalau seandainya bulog siap dari minggu lalu sudah akan dilakukan, sudah ada anggaran tapi stok di bulog kurang,” ujar La Ode Aka.
“Semuanya untuk beras, karena penggunaan cppd harus beras, kalau ada selain beras harus distributor yang bantu pemda,” ia menambahkan.
La Ode Aka mengatakan, dalam menyuplai beras pihaknya telah membentuk 13 Rumah Pangan Kita (RPK) yang menjadi perpanjang tangan dari Bulog yang tersebar di seluruh wilayah Bumi Laworo. Dimana 13 RPK itu menjual komoditas sesuai harga eceran terendah (HET) yang ditetapkan.
Jika ditemukan RPK yang menjual diatas HET, maka pihaknya tak segan-segan untuk memutuskan kerja sama dan mencabut izin RPK tersebut.
“Kalau ada RPK nakal maka langsung kita putuskan. Tidak boleh ada yang main-main dalam penjualan beras,” tutur Akas.
Discussion about this post