“Kelompok atau komunitas tersebut antara lain, Tim Penggerak PKK, KNPI, dan organisasi kepemudaan lainnya, Kadin, Hipmi, sekolah-sekolah, dan UMKM untuk memanfaatkan potensi komoditas kelapa dalam sebagai bahan subtitusi minyak goreng sawit,” ulasnya.
Melihat perkembangan inflasi terkini dan tantangan ke depan, serta berdasarkan hasil rekomendasi pada Rapat Koordinasi Wilayah Tim Pengendalian Daerah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Rakorwil TPID Sulampua 2022) pada 25 Maret 2022 di Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat prioritas langkah pengendalian inflasi yang perlu segera dilaksanakan bersama.
Pertama, penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD), terutama untuk komoditas potensial yang memberikan andil pemicu inflasi. Kedua, menyiapkan data pendukung/neraca pangan bulanan daerah.
“Ketiga, mendorong peran keterlibatan BUMD selaku agregrator kerjasama antar daerah. Keempat, penguatan sinergitas berpola koordinasi dan kolaborasi kebijakan dalam upaya mengendalikan inflasi, berdasarkan Strategi 4K (memastikan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif) tetap terjaga pada seluruh kabupaten/kota di Sultra,” terang Ketua DPW Partai NasDem Sultra itu.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kendari Doni Septadi Jaya hadir dalam kesempatan itu bersama dengan Satgas Pangan Pemprov Sultra dan sejumlah kepala OPD, dan pimpinan instansi vertikal.
Editor: Basisa
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post