Haerudin Buton Bantah Manfaatkan PKH untuk Kepentingan Politik

PENASULTRA.ID , WAKATOBI – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Wakatobi, Haerudin Buton diduga memanfaatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kemensos RI di Pulau Binongko untuk kepentingan politik saat Pemilihan Calon Legislatif (Pilcaleg) 2019 lalu. Dugaan tersebut dilontarkan masyarakat penerima PKH di pulau tukang besi beberapa waktu lalu. Haerudin Buton diduga memanfaatkan tenaga pendamping PKH sebagai mesin politik pemenangan dalam Pilcaleg 2019. Salah seorang warga Kelurahan Rukuwa, Kecamatan Binongko yang tidak mau namanya dimediakan mengaku, jelang Pilcaleg 2020, dirinya pernah diminta oleh pendamping PKH untuk memilih Haerudin Buton sebagai caleg Dapil Binongko dari partai Golkar. Jika tidak, maka bantuan PKH tidak akan dicairkan. Karena tidak ingin terlibat politik praktis, ia pun menolak ajakan tersebut. “Seminggu setelah pemilihan, ada yang datang dan menanyakan saya pilih kuning atau tidak. Lalu saya jawab kalau saya tidak ikut, apakah saya masih bisa dapat PKH atau tidak. Mereka tidak jawab,” kata ibu tiga anak ini beberapa waktu lalu. Senada, warga Desa Palahidu juga mengaku, namanya dihapus dari penerima PKH oleh pendampingnya lantaran menolak memilih Haerudin Buton. Oknum pendamping PKH pulau Binongko inisial MD yang diduga memotori kepentingan politik Haerudin Buton kabarnya telah dipecat Kemensos RI atas laporan warga karena diduga tidak profesional kerja. Menanggapi hal itu, Haerudin Buton membantah jika dirinya tak melakukan hal yang telah dituduhkan. Apalagi menitip kepentingannya melalui pendamping PKH. Ia menyebut, tudingan warga tersebut merupakan fitnah yang tidak berdasar serta sengaja diciptakan jelang Pilkada 2020. “Benar saya dekat dengan MD dan pendamping PKH lainnya, tapi bukan berarti mereka orang PKH kita tidak boleh berteman kan,” jelas Haerudin saat dihubungi melalui telepon genggamnya. “Urusan pemberhentian MD karena tuduhan bermain politik itu urusan mereka. Yang jelas bahwa saya tidak pernah sama sekali terlibat dengan urusan itu,” tambah Haerudin. Sebagai Anggota Legislatif (Aleg), ia bisa mempertanggungjawabkan dirinya tidak sama sekali memanfaatkan PKH untuk kepentingan politik apalagi sampai mengorbankan pihak lain. “PKH merupakan bantuan Kemensos RI langsung kepada masyarakat yang tidak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik siapapun. Tidak dibenarkan jika ada oknum yang memanfaatkan PKH untuk kepentingan politik,” tutup Haerudin. Penulis: Deni La Ode Bono Editor: Yeni Marinda Jangan lewatkan video populer: https://youtu.be/ZKbnT405ZDE

No Result