Pertama, percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini untuk mendorong konsumsi pemerintah dan juga rumah tangga.
Kedua, optimalisasi APBN, APBD, dan Dana Desa, termasuk juga program asuransi pertanian Jasindo yang dibiayai APBN, serta pemanfaatan dana desa untuk ketahanan pangan.
Ketiga, akselerasi pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui skema klaster dan dukungan untuk sektor perikanan dan pertanian.
Keempat, penguatan kerjasama antar daerah dalam bentuk business to business (B2B) yang didukung BUMD.
Kelima, perluasan pendirian kios pemantau harga untuk pengendalian inflasi.
Terakhir, proteksi harga komoditas bagi petani dilakukan melalui program pembelian untuk perdagangan antar daerah.
Mencermati bahwa angka inflasi tahunan sebesar 0,71 % berada di bawah target APBD, Pemprov Sultra perlu menyiapkan langkah kedepan. Tahun 2025 akan menjadi tantangan tersendiri, mengingat adanya potensi lonjakan harga komoditas akibat “base effect” statistik yang mengoreksi penurunan harga 2024.
Base effect adalah fenomena ketika perubahan angka di satu periode tampak lebih besar atau kecil karena angka di periode sebelumnya sangat tinggi atau rendah.
Jika harga pada 2024 turun setelah kenaikan besar di 2023, maka 2025 bisa menunjukkan kenaikan yang tampak signifikan karena dibandingkan dengan 2024 yang lebih rendah.
Pemprov Sultra akan terus meningkatkan kewaspadaan dan koordinasi untuk menjaga inflasi tetap terkendali, stabilitas harga, dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
“Kami optimis inflasi Sultra akan tetap stabil sehingga dapat mendukung dalam peningkatan ekonomi daerah, dan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Andap.
Editor: Ridho Achmed
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post