PENASULTRA.ID, JAKARTA – Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR menggelar rapat koordinasi partisipasi pemerintah daerah, dalam menyambut penyelenggaraan World Water Forum (WWF) ke-10 tahun 2024.
Dalam keterangan persnya, acara yang berlangsung di Auditorium Kementerian PUPR pada Selasa 13 Februari 2024, menandai langkah awal persiapan Indonesia sebagai tuan rumah bersama World Water Council dalam forum air terbesar di dunia yang akan digelar pada 18 hingga 25 Mei 2024 mendatang di Provinsi Bali.
Pembicara dari berbagai lembaga terkait turut hadir dalam acara ini seperti Kemendagri, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), serta perwakilan dari 38 pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten.
Dalam rapat koordinasi ini dibahas berbagai kebutuhan yang nantinya diperlukan seperti logistik, transportasi, akreditasi delegasi, keamanan dan pengamanan, hingga publikasi kegiatan. Dalam rapat tersebut, juga membahas pentingnya kolaborasi lintas sektor dan pemangku kepentingan dalam memastikan suksesnya acara yang akan datang.
WWF ke-10 merupakan platform penting bagi Indonesia sebagai negara yang menjadi tuan rumah untuk memperjuangkan akses air bersama, dengan tema utama ‘Water for Shared Prosperity’. Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, dapat mencapai tujuan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan.
WWF ke-10 akan menyoroti enam subtema utama, seperti keamanan air, keberlanjutan, serta inovasi dalam pengelolaan sumber daya air. Keberhasilan penyelenggaraan acara ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mencapai tujuan global terkait dengan air dan sanitasi.
Plh SUPD I, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Gunawan Eko Movianto, menyampaikan langkah-langkah strategis Kemendagri dalam mendukung penguatan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Melalui Ditjen Bina Bangda, Kemendagri telah menyusun komitmen bersama dalam penanggulangan banjir dan longsor di kawasan Jabodetabek.
Selain itu, juga disusun komitmen bersama untuk implementasi kebijakan Penyelarasan Penataan Sistem Tata Ruang Wilayah Nasional (PPSI), yang ditandatangani bersama oleh pejabat terkait di tingkat pusat dan daerah.
Discussion about this post