PENASULTRAID, BATAM – Dalam menghadapi tantangan pembangunan menuju 2025, pemerintah daerah di seluruh Indonesia didorong untuk memperkuat data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan.
Data yang valid dianggap sebagai kunci keberhasilan perencanaan pembangunan, yang akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud menegaskan pentingnya data sektoral dalam upaya membangun ekonomi yang lebih kuat dan menciptakan lapangan pekerjaan yang merata.
Hal ini disampaikannya dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Penginputan Modul E-Walidata dan RPJPD di Batam, beberapa waktu lalu.
“RPJMN 2025-2029, yang disusun sesuai visi Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029, tidak akan berhasil tanpa dukungan data yang valid. Ini sangat penting untuk pemerataan pembangunan dan menjaga stabilitas politik yang kondusif,” ujar Restuardy, dalam rilis yang diterima redaksi, Minggu 27 Oktober 2024.
Salah satu solusi yang tengah dioptimalkan adalah Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Fitur E-Walidata dalam sistem ini berfungsi untuk mengintegrasikan data sektoral yang valid dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah. Saat ini, tercatat sudah ada 8.323 data sektoral yang telah dimasukkan ke dalam E-Walidata.
“Bimtek ini penting untuk meningkatkan keterisian data sektoral, serta mempersiapkan pemerintah daerah agar siap menginput data yang tepat untuk mendukung perencanaan pembangunan yang lebih akurat,” kata Restuardy.
Di tengah meningkatnya kebutuhan akan data yang terintegrasi, Restuardy juga mengingatkan pemerintah daerah segera menyusun dokumen RPJMD Teknokratik 2025-2029 di SIPD sebelum Pilkada serentak 2024.
Discussion about this post