<strong>PENASULTRA.ID, MUNA -</strong> Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Pergerakan Mahasiswa Kabupaten Muna menggelar aksi unjuk (Unras) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Senin 11 April 2022. Ratusan mahasiswa itu mendesak dan menuntut Presiden Joko Widodo bersikap tegas memberikan pernyataan menolak penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan tiga periode karena sangat jelas mengkhianati konsitusi negara. Bahkan para demonstran mendesak dan menuntut Presiden Jokowi untuk mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait. Kemudian mereka mendesak dan menuntut Presiden menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax dan menjamin ketersediaan BBM yang dibutuhkan masyarakat. "Kami mendesak dan menuntut presiden untuk membatalkan kenaikan Pajak Penambahan Nilai (PPN). Sebagai bentuk kepedulian dan rasa tanggungjawab atas aspirasi mahasiswa dan masyarakat, untuk itu kami desak DPRD Muna menyuarakan dan menyampaikan poin tuntutan pemerintah pusat baik secara maupun tidak langsung di media massa manapun," kata Nirwanto pada orasinya di depan gedung Sekretariat DPRD Muna, Senin 11 April 2022. Terakhir Aliansi Mahasiswa Muna itu meminta Jokowi selaku presiden RI untuk memecat Luhut Pandjaitan. Sebab menurut mereka, pernyataan perpanjangan masa jabatan tiga periode pertama dilontarkan oleh Luhut. Tuntutan itu juga disuarakan oleh perwakilan massa pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Komisi gabungan yang diterima oleh Wakil Ketua DPRD Muna Cahwan dan Muh Natsir Ido serta tujuh anggota dewan lainnya, yakni, La Ode Diyrun, La Usa Mele, Awal Jaya Bolombo, Sukri, Zahril Baitul dan LM Sahlan, Seluruh anggota dewan yang hadir menyepakati tuntutan mahasiswa tersebut. Bahkan apresiasi dari para aleg juga dilontarkan. "Karena ini adalah tuntutan nasional, gerakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh Indonesia, poinnya kita sudah petik tadi lima ditambah satu menjadi enam dan akan rangkum menjadi sebuah surat rekomendasi. Dan kami layangkan ke Jakarta," ucap Cahwan dihadapan perwakilan massa. "Kami menerima tuntutan itu. Tadi kita sudah sepakati untuk buat rekomendasi yang ditujukan ke DPR RI dan Presiden Jokowi untuk dikaji dan dipelajari. Ini tuntutan secara nasional," ungkap anggota dewan lainnya La Ode Diyrun. <strong>Penulis: Sudirman Behima</strong> <strong>Editor: Basisa</strong> <strong>Jangan lewatkan video populer:</strong> https://youtu.be/gdqQ7v5xk3A
Discussion about this post