Inspirasi Menuju Predikat WBK dan WBBM

Oleh: Irman Kepala negara memandang bahwa upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kegigihan dan konsistensi yang luar biasa dan butuh orkestrasi kebersamaan yang luar biasa untuk mencegahnya. Selain itu juga butuh inovasi dan kerja sistematis untuk menutup peluang bagi terjadinya korupsi, komitmen dan upaya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi selama ini selalu menjadi prioritas pemerintah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah seperti penataan kebijakan dan regulasi, baik berupa instruksi/arahan maupun peraturan perundang-undangan, perbaikan tata kelola pemerintahan, pembenahan proses pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, termasuk penyelamatan keuangan/aset negara. Upaya pemerintah dalam mempercepat penanggulangan korupsi telah mengeluarkan berbagai aturan hukum seperti Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) Jangka Panjang 2012-2025 dan jangka menengah 2012-2014. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2014 tentang percepatan pemberantasan korupsi dan, Surat Edaran Menteri PAN dan RB No. 01 Tahun 2013 mengenai diselenggarakannya pencanangan pembangunan zona integritas pada kementerian/lembaga dan Pemda. Pembangunan zona integritas mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Permenpan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBK/WBBM). Untuk mencapai predikat WBK dan WBBM, unit kerja harus terlebih dahulu membangun Zona Integritas (ZI). Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. <blockquote class="instagram-media" style="background: #FFF; border: 0; border-radius: 3px; box-shadow: 0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width: 540px; min-width: 326px; padding: 0; width: calc(100% - 2px);" data-instgrm-captioned="" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CVIhYliJZqH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14"> View this post on Instagram A post shared by Penasultra.id (@penasultra.id)

WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) merupakan predikat yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) kepada unit kerja di instansi pemerintah sekurang-kurangnya eselon III yang menyelenggarakan fungsi pelayanan. Hari Anti Korupsi Sedunia bertepatan pada tanggal 21 Desember 2020 pemerintah telah selesai melakukan evaluasi Sebanyak 3691 unit kerja layanan dari 70 kementerian/lembaga, 20 pemerintah provinsi, dan 161 pemerintah kabupaten kota yang diusulkan dalam zona integritas (ZI), telah rampung. Evaluasi tersebut menghasilkan unit kerja yang menerima predikat WBK serta WBBM. Sebanyak 763 unit kerja mendapatkan predikat WBK serta WBBM dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Diantara unit kerja tersebut ada dua SATKER BPS yang menerima Anugerah WBBM dan 14 SATKER BPS menerima Anugerah WBK. Penghargaan ini diberikan oleh Menteri PANRB Tjahjo Kumolo. BPS Kabupaten Konawe adalah salah satu satker yang diusulkan menjadi satker untuk mendapatkan predikat WBK di tahun 2021. Maka dari itu satker BPS Kabupaten Konawe berinovasi dan bekerja secara sistematis dengan memiliki beberapa sistem akuntabilitas yaitu portal Administrasi, Tobelo, Walistik dan memberikan pelayanan bersih dan melayani demi terwujudnya kualitas dan pelayanan publik yang maksimal demi membangun Zona Integritas. Perubahan tidak hanya dilakukan dilingkup internal BPS Kabupaten Konawe, tetapi juga melibatkan semua stakeholder yang terlibat. Dalam kesempatan ini, Kepala BPS Kabupaten Konawe Sultriawati Efendy mengajak seluruh jajaran pejabat, organik dan mitra di lingkungan BPS Kabupaten Konawe agar mempersiapkan diri dan berkomitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM di lingkungan BPS Kabupaten Konawe bahkan mulai dari hal kecil, seperti tidak menerima hadiah atau pemberian dari pihak internal maupun pihak di luar BPS dengan bekerja dan melayani dengan hati. Dengan semangat profesional, integritas dan amanah kita pasti bisa meraih predikat yang kita cita-citakan bersama dengan tindakan nyata bukan hanya wacana semata. (***) Penulis Merupakan Staf BPS Konawe Jangan lewatkan video populer: https://youtu.be/_bBG7HOykds

No Result