“Kami menilai munculnya tudingan terhadap Sekda lebih condong bernuansa politis daripada berbasis data hukum. Tuduhan itu kami pandang sebagai bagian dari upaya pembunuhan karakter terhadap pribadi yang selama ini berintegritas dan profesional,” tegasnya.
Akril menegaskan bahwa pembunuhan karakter terhadap aparatur sipil negara tidak hanya merusak reputasi individu, tetapi juga mencederai semangat reformasi birokrasi dan integritas pemerintahan daerah.
Olehnya itu, Akril mendorong agar penegakan hukum tetap berjalan objektif dan berbasis bukti, sembari memastikan bahwa proses pemeriksaan dilakukan dengan prinsip azas praduga tak bersalah (presumption of innocence).
Tak hanya itu, sebagai lembaga yang konsisten mengawal isu tata kelola pemerintahan, Visioner Indonesia juga mendesak agar Pemprov Sultra terus memperkuat sistem pengawasan internal, memperluas transparansi laporan keuangan, serta menegakkan disiplin ASN di seluruh perangkat daerah.
“Kami percaya bahwa penguatan sistem dan integritas kelembagaan jauh lebih penting daripada tudingan tanpa dasar. Sekda Sultra selama ini dikenal fokus menjaga koordinasi lintas perangkat daerah dan mendukung agenda pembangunan Gubernur Sultra,” pungkas Akril.
Editor: Ridho Achmed
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post