“Miris! Orang-orang ini kan sebelumnya mengecam, bahkan ada yang meminta kepolisian menutup jetty tersebut. Tapi sekarang malah berbalik arah seolah bertindak sebagai jubir perusahaan. Ini ada apa? Tapi, biar publik saja yang menilai. Itu sudah biasa terjadi, tidak perlu heran. Cukup dimaklumi saja,” beber Ikhsan.
Di kesempatan ini, mantan aktivis PRD Sultra itu kembali menegaskan, persoalan jetty di Matarape bukan konflik antar dua perusahaan sebagaimana yang dimaksud Gubernur LIRA Sultra. Akan tetapi, soal adanya kegiatan operasional yang patut diduga izinnya bermasalah.
“Sudah berulang-ulang kami sampaikan. Dan sekarang kami tegaskan kembali bahwa kami tidak perduli dengan konflik antara KDI dan Tiran. Bahkan saat ini keduanya saya katakan tidak berhak mengklaim jetty tersebut. Karena keduanya sama-sama belum mengantongi izin resmi di Morowali,” tegas Ikhsan.
Olehnya itu, Ikhsan meminta kepada semua pihak agar jangan coba-coba menggiring opini publik dengan pernyataan-pernyataan yang tidak didukung dengan pemahaman yang mendalam tentang permasalahan ini.
“Kalau cuma dapat informasi dari hasil diskusi di atas meja, kemudian ditunjukkan dokumen-dokumen izin, tanpa melihat fakta di lapangan, sebaiknya tidak perlu membuang waktu untuk berkomentar,” sindir Ikhsan.
Sebelumnya, Ketua DPW LIRA Sultra, Karmin menyebut bahwa persoalan yang terjadi di Matarape beberapa waktu belakangan ini adalah kisruh antara PT Kelompok Delapan Indonesia (KDI) dan PT Tiran Indonesia.
Discussion about this post