<strong>PENASULTRA.ID, KENDARI</strong> - Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Sulawesi Tenggara (Sultra), Brigjen Pol Dwi Iriyanto memimpin jalannya rapat koordinasi (Rakor) lintas sektoral bersama jajaran Forkopimda di Aula Dachara, Polda Sultra, Kamis 13 April 2023. Rakor yang juga diikuti pejabat utama Polda Sultra dan Polres jajaran melalui sambungan vicon tersebut membahas persiapan penanganan arus mudik lebaran 2023 dan kontrol pengendalian kenaikan harga bahan pokok. Tujuannya tak lain untuk menyamakan persepsi. Pada jalur yang dikenal rawan macet saat mudik, kata Brigjen Pol Dwi Iriyanto, pemerintah melalui Dinas Perhubungan telah berencana melakukan pengaturan arus lalu lintas yang efektif. "Pengaturan arus lalu lintas dapat melibatkan penerapan sistem contra flow, penempatan petugas pengatur lalu lintas, serta pengalihan arus lalu lintas melalui jalur alternatif termasuk sarana dan prasarana yang mendukung keselamatan berkendara. Seperti, perbaikan jalan yang rusak, pemasangan penerangan jalan yang cukup di jalur-jalur yang rawan kecelakaan, serta penyediaan tempat istirahat (posko) yang cukup dan aman bagi pengemudi untuk beristirahat selama perjalanan," jelas Dwi. Dalam rakor lintas sektoral ini diutamakan koordinasi berbagai instansi terkait. Antara lain, Polda Sultra, Dinas Perhubungan, Basarnas, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk bekerjasama dalam upaya keselamatan berkendara jelang arus mudik Lebaran. "Koordinasi yang baik antar instansi dapat membantu mengoptimalkan upaya keselamatan berkendara dan menangani situasi darurat dengan cepat dan efektif," tutur Dwi. Sementara itu, untuk mengontrol kenaikan harga bahan pokok jelang lebaran, sejumlah hal telah dirumuskan. Diantaranya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan meningkatkan monitoring dan pengendalian harga bahan pokok seperti beras, daging, telur, minyak goreng, gula, dan bahan pokok lainnya. Kemudian, pemerintah juga bekerjasama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) serta Dinas Perdagangan setempat memastikan tidak ada praktik harga yang tidak wajar, spekulasi harga, atau penimbunan barang yang dapat mengakibatkan kenaikan harga. Selain itu, untuk menjaga stabilisasi pasokan, pemerintah mengendalikan pasokan bahan pokok dengan memastikan ketersediaan dan distribusi yang cukup dari produsen ke konsumen. Langkah ini melibatkan pengawasan ketat terhadap rantai pasokan, termasuk produksi, distribusi, dan logistik guna mencegah terjadinya kenaikan harga barang atau penumpukan stok. <strong>Editor: Ridho Achmed</strong> <strong>Jangan lewatkan video populer:</strong> https://youtu.be/3813VkVfYGM
Discussion about this post