Jika UU Parpol Diubah Maka Harus Diikuti dengan Perubahan UU Pemilu

PENASULTRAID, JAKARTA - Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) menegaskan bahwa jika akan dilakukan perubahan undang-undang partai politik (Parpol), maka harus juga diikuti dengan perubahan undang-undang Pemilu. ”Perubahan Undang-Undang (UU) Partai Politik juga harus diikuti perubahan Undang-Undang Pemilu. Tidak mungkin kalau pemain diatur tapi cara bermainnya tidak diatur, jadi harus seimbang,” kata Wakil Ketua Umum ICMI Andi Anzhar Cakra Wijaya dalam siaran keterangannya, Rabu malam 31 Juli 2024. Anzhar mengungkapkan bahwa hal tersebut juga telah ia kemukakan saat membahas tentang reformulasi regulasi kepartaian dalam Webinar Nasional Lembaga Bantuan Hukum ICMI (LBH ICMI) bertajuk ”Reformulasi Regulasi Kepartaian untuk Penguatan Sistem Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat”, pada Jumat, 26 Juli 2024 lalu. "Hal ini penting, salah satunya, untuk mendukung kehadiran tokoh-tokoh parpol yang idealis, dan cemerlang. Karena, selama ini, ketika mereka ingin turun ke gelanggang Pemilu, selalu dihadapkan biaya politik yang sangat mahal," ungkap Anzhar yang pernah menjabat sebagai anggota DPR RI (2009-2014). Senada dengan Waketum ICMI, Direktur LBH ICMI Yulianto Syahyu juga memaparkan perlunya pembenahan UU kepartaian. Sebab, paket UU Perpolitikan perlu dievaluasi, dan yang paling mendasar adalah regulasi kepartaian. ”Sebelum melanjutkan langkah kita ke regulasi Pemilu, kita perlu membenahi Undang-Undang Kepartaian. Sehingga orang berpartai dengan ideologi, tidak dengan oportunis,” sebutnya. Dengan reformulasi UU kepartaian, kata Yulianto, diharapkan antara partai dengan kader memiliki keterkaitan yang erat. ”Dengan reformulasi undang-undang kepartaian, diharapkan antara partai dengan kader itu nyambung. Antara partai dengan calon eksekutif dan legislatif itu nyambung. Ini partai di mana, kadernya siapa. Lalu yang jadi calon legislatif, dan eksekutif entah siapa,” bebernya. Untuk itu, Yulianto mengusulkan, dalam reformulasi regulasi kepartaian, termasuk menyebutkan untuk calon eksekutif dan legislatif itu harus kader partai. Misal, untuk calon bupati atau anggota DPR, minimal 5 tahun kader partai. Untuk calon gubernur, minimal 10 tahun kader partai. Untuk calon presiden, minimal 15 tahun kader partai. Jadi, ketika kadernya bermasalah, partai juga ikut bertanggung jawab. ”Sehingga kita tidak melihat lagi, seseorang dari pemilu ke pemilu, sekarang di partai A, di pemilu mendatang di partai C. Dia habiskan uang untuk membayar partai. Setelah menjadi anggota legislatif, dan pejabat eksekutif, dia akan keluar modal. Yang rugi siapa? Yang rugi akhirnya rakyat,” jelasnya. Editor: Ridho Achmed Jangan lewatkan video populer: https://youtu.be/NPeICX_dH8g?si=PHtyH3-mwiyZXFPh

No Result