Parahnya lagi, tambah dia, salah satu mobil lainnya jenis Fortuner digunakan oleh keluarga pejabat di Sekretariat DPRD dan sudah dipakaikan plat hitam. Namun yang menggunakan mobil tersebut diluar lingkup Sekretariat.
“Semua fasilitas itu dibiayai oleh pemerintah, tetapi fasilitas itu digunakan bukan pada peruntukannya. Siapa yang dirugikan,” ucapnya.
Untuk itu, Jumarding meminta kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sultra segera melakukan audit.
“BPKP harus turun melakukan audit di Sekretariat DPRD Sultra untuk mengetahui semua kejanggalan yang terjadi di Sekretariat,” tutup politisi partai Demokrat itu.
Penulis : Supyan
Editor : Basisa
Jangan lewatkan video populer:
Page 2 of 2
Discussion about this post