Ketiga, yakinkan Pemprov agar turut menyiapkan anggaran advokasi KIE ke kabupaten/kota yang belum menyusun GDPK.
“Dengan cara ini, BKKBN Perwakilan menjadi sangat terbantu dalam upaya advokasi ke para pimpinan tingkat kabupaten/kota agar segera menyusun GDPK,” ujar Mustakim.
Selanjutnya, yang keempat, hadapi tantangan dengan jiwa besar. Kadang tantangan muncul dari internal organisasi sendiri. Seperti yang pernah dialami Mustakim saat melakukan advokasi atau seminar penyusunan GDPK ke kabupaten/kota.
Mustakim seringkali harus naik angkutan umum atau kendaraan pribadi ke kabupaten/kota ketika yang dikerjakannya dianggap “bukan pekerjaan kantor” hanya karena tidak dibiayai dari anggaran/DIPA kantor.
Diketahui, Rakortek II BKKBN ini dibuka secara resmi oleh Pelaksana Harian (Plh) Kepala BKKBN, Tavip Agus Rayanto yang juga sekaligus menjadi pembicara kunci dalam kegiatan tersebut.
Rakortek ini diikuti seluruh tim Kedeputian Pengendalian Penduduk BKKBN Pusat dan Tim Kerja Pengendalian Penduduk Perwakilan BKKBN Provinsi se-Indonesia.
“Kalau kita mengikuti arahan dari Bappenas, dalam kebijakan kependudukan, maka program-program yang berbasis kewilayahan ini jadi penting. Tidak bisa lagi menerapkan kebijakan once for all, satu kebijakan diterapkan untuk seluruh wilayah Indonesia. Karena itu, afirmasi kebijakan menjadi penting untuk wilayah-wilayah. Dengan cara apa, dengan cara mengidentifikasi tantangan-tantangan dan isu-isu di wilayah tersebut,” papar Tavip saat memberikan arahan dan penyajian materinya.
Discussion about this post