Dengan adanya Surat Kementerian Hukum dan HAM RI itu, kata dia, semestinya semua pihak harus menghormati legitimasi yang telah diberikan oleh institusi negara yang berwenang penuh untuk memberikan legitimasi keabsahan perubahan anggaran dasar atau perubahan susunan kepengurusan koperasi.
“Tindakan Kadis Koperasi dan UMKM Sultra dengan menembuskan suratnya kepada berbagai pihak telah turut memperkeruh situasi dan membuat kegaduhan di masyarakat. Maka pada hari ini, 7 Maret 2022, kami atas nama Kuasa Hukum Koperasi Tunas Bangsa Mandiri telah melayangkan surat keberatan,” tegas Masri.
Ia menyebut, surat keberatan ini merupakan bagian upaya administratif yang sengaja ditempuh sebagai salah satu prasyarat membawa persoalan tersebut ke Pengadilan bilamana keberatan kliennya tidak diindahkan.
Olehnya itu, Masri menegaskan bahwa pihaknya menuntut Kadis Koperasi dan UMKM Sultra segera mencabut suratnya bernomor 005/53/02.01/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 sebagai objek keberatan.
“Melalui kesempatan ini kami perlu sampaikan kepada publik dan khususnya stake holder terkait (Gubernur Sultra, PT. Pelindo dan KSOP Kendari, Polda Sultra) agar mengesampingkan dan tidak terpengaruh karena sesungguhnya surat tersebut (surat Kadis Koperasi) sama sekali tidak memiliki nilai dan kekuatan hukum apapun,” Masri memungkasi.
Editor: Ridho Achmed
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post