Kasus Dugaan Pencabulan Belum Dilimpahkan, Ini Tanggapan Kejari Muna

PENASULTRA.ID, MUNA - Pendamping Hukum (PH) tersangka LR (inisial) menilai Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna telah melakukan perampasan kemerdekaan terhadap kliennya. Pasalnya, tahapan kasus dugaan persetubuhan dan pencabulan anak yang menjerat LR telah masuk P-21, namun anehnya hingga berakhirnya perintah penahanan, pihak Kejari Muna belum juga melimpahkan kasus tersebut ke Pengadilan Negeri (PN) Raha. Farlin selaku Pendanping Hukum LR mengatakan, perintah penahanan yang telah diterbitkan oleh pihak Kejari Muna dari 10 Juni telah berakhir 29 Juni 2021, pukul 00.00 Wita. Seharusnya kasus LR tersebut sudah dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) ke PN Raha. "Jadi sekarang klien kami masih jalani penahanan tapi tidak dilindungi dengan Undang-Undang (UU) penahanan. Karena jika telah P-21 seharusnya dilimpahkan ke pengadilan dan masuk di tahanan Pengadilan. Dan berarti sudah ada surat dakwaan yang diberikan ke kami," ucap Farlin pada awak media di pelataran PN Raha usai mengecek pelimpahan kliennya, Rabu 30 Juni 2021. "Telah kami konfirmasi juga di Rutan Kelas IIB Raha belum ada. Kemudian di PN Raha belum dilimpahkan. Jadi untuk sementara, kami bisa berharap agar kiranya tahanan atas nama LR bebas demi hukum," ungkapnya. Belum adanya pelimpahan oleh Kejari Muna ke PN Raha, menurut Farlin, surat dakwaan yang akan terbit terhadap LR nantinya bakal cacat hukum. Begitu pula surat perintah penahanan tingkat penuntutan (T-7) dinggapnya cacat secara hukum. Sebab, tambah Farlin, penempatan penahanannya juga tidak jelas. Dalam surat T-7 menyebut penahanannya adalah Rutan Resor Muna. "Pemahaman kami tidak ada itu Rutan Resor Muna, dimana itu Resor Muna? Kalau Rutan Kepolisian Resor Muna itu ada, kalau Rutan Kelas IIB Raha juga ada," terangnya. Melihat hal ini selaku, tambah dia, Pendamping Hukum tersangka (LR) akan menunggu prosesnya dan berharap pihak PN Raha menyatakan LR bebas demi hukum. Senada, Pendamping Hukum LR, Dirk Willem Jonas mengatakan, kliennya yang berada dalam penahanan tidak dilindungi dengan surat perintah penahanan. Itu terbukti berkas pelimpahan belum ada di PN Raha. Dirk Willem melihat, telah terjadi tindakan perampasan kemerdekaan yang telah dilakukan pihak Kejari Muna terhadap kliennya. Dan itu telah melanggar pasal 333 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), perampasan kemerdekaan seseorang. Kata Dirk Willem, jika telah masuk tahap P-21 itu artinya secara formil dan materil sudah lengkap dan tak perlu lagi adanya perpanjangan penahanan. "Jika perpanjangan dilakukan berarti ada kepentingan pemeriksaan, dan pemeriksaan dianggap sudah tidak ada dan sudah selesai karna sudah P-21, jadi tidak logis. Dan berkas harusnya diserahkan ke Pengadilan, tapi setelah dikroscek sampe detik ini belum ada pelimpahan ke Pengadilan. Dan pelimpahan itu biasanya dalam prakteknya, seminggu sebelum berakhir perintah penahanan. Paling lambat tiga hari sebelum berakhirnya perintah penahanan," sebut Dirk Willem. "Yang kita lihat ini cacat hukum, dan klien kami harus bebas demi hukum. Dan itu telah diatur dalam KUHAP, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana," tuturnya. Mantan Jaksa ini menambahkan, jika P-21 telah terbit, maka harusnya JPU menyiapkan surat dakwaan untuk disidangkan di Pengadilan. Dan tak perlu lagi ada perpanjangan penahanan. Masih kata dia, P-21 memberikan kewajiban kepada penyidik untuk mengirimkan tersangka dan barang bukti ke JPU lalu diserahkan ke Pengadilan untuk dibuat surat dakwaan. P-21 itu namanya sudah tahap dua, yaitu kewajiban dari pada penyidik untuk menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti ke JPU, jika ada. "Faktanya secara fisik si LR tidak ada di Pengadilan dan tanpa dilindungi perintah penahanan. Nah itulah namanya perampasan kemerdekaan seseorang," pungkas Dirk Willem. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Muna, Agustinus Baka Tangdililing melalui Kepala Seksi Intelijen, Arif Andiono menegaskan jika penahanan dianggap tidak sah oleh pihak Pendamping Hukum LR, pihaknya mempersilahkan gunakan instrumen hukum. "Apabila penahanan dianggap tidak sah, gunakan instrumen hukum pra Peradilan tentang sah tidaknya penahanan" ujar Arif via WhatsApp, Kamis 1 Juli 2021. Sekedar diketahui, LR ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak yang terjadi di Desa Laiba, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, pada Jumat 27 November 2020 lalu sekitar pukul 01.30 Wita. Penulis: Sudirman Behima Editor: Basisa Jangan lewatkan video populer: https://youtu.be/Gbh6Au1XZ6Q

No Result