Kasus Korupsi Tak Pernah Sepi

Oleh: Fitri Suryani, S.Pd Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) adalah sebuah kampanye global yang diperingati pada tanggal 9 Desember setiap tahun untuk meningkatkan kesadaran publik agar bersikap antikorupsi. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menginisiasi kampanye ini sejak penandatanganan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi di Mérida, Meksiko pada tanggal 9 hingga 11 Desember 2003 (Wikipedia.org). Selain itu, dilansir situs resmi KPK, tema Hari Antikorupsi Sedunia 2022 adalah "Indonesia Pulih Bersatu Lawan Korupsi". Melalui tema ini, KPK ingin mengajak dan memperkuat peran serta masyarakat dalam upaya memerangi korupsi. Memberantas korupsi membutuhkan peran serta seluruh elemen masyarakat di negeri ini tanpa terkecuali (Detik.com, 05/12/2022). Sementara itu, jika menilik kasus korupsi di negeri ini tentu masih belum menunjukkan penurunan. Bagaimana tidak, menurut data Indonesia Corruption Watch (ICW), Kejaksaan Agung menangani 371 kasus korupsi sepanjang 2021 dengan 814 tersangka. Jumlah kasus dan tersangka tersebut menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Adapun, tersangka kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung paling banyak dari unsur aparatur sipil negara (ASN) pada 2021, yakni 242 orang. Sebanyak 162 tersangka korupsi berasal dari swasta. Sedangkan, 101 tersangka lainnya merupakan kepala desa. Total kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung ditaksir merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun. Atas kinerja tersebut, ICW menilai penanganan kasus korupsi oleh Kejaksaan Agung dalam kategori B atau baik. Kendati, ICW mencatat masih minimnya pengembangan kasus yang ditangani Kejaksaan Agung (Dataindonesia.id, 22/07/2022). Dari itu, kasus korupsi seakan tak pernah sepi di negeri tercinta ini. Bagaimana tidak, kasus tersebut dapat menjadi salah satu faktor penghambat sebuah negara untuk dapat maju dari keterpurukan. Kasus tersebut pun merupakan perkara yang kompleks. Adapun faktor penyebab korupsi ada banyak hal, di antaranya, minimnya sifat amanah dan adanya gaya hidup konsumtif sehingga tak jarang lebih besar pasak daripada tiang. Tak sedikit pula karena kurangnya kesejahteraan, dalam hal ini gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga dengan alasan itu, seseorang akan tergiur untuk melakukan tindakan korupsi agar terpenuhi semua kebutuhan hidupnya. Belum lagi, telah menjadi rahasia umum untuk meraih suatu kekuasaan tak jarang membutuhkan biaya yang banyak, sehingga saat mereka telah meraih jabatan tersebut mereka akan berusaha untuk mengembalikan modal. Sebab, jika hanya mengharap gaji, maka modal sulit kembali. Walhasil korupsi menjadi salah satu jalan untuk mengembalikan biaya politik. Di samping itu, adanya sanksi yang belum mampu memberikan efek jera kepada pelaku. Padahal sejatinya sanksi bersifat menimbulkan efek jera, baik kepada pelaku itu sendiri dan kepada orang lain yang berkeinginan melakukan tindakan serupa. Lebih dari itu, adanya sistem sekuler kian mempersulit untuk lepas dari jerat korupsi baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Karena lingkungan begitu kondusif untuk melakukan hal itu. Sehingga tak mengherankan demi mendapatkan rupiah tak jarang seseorang tak segan-segan untuk membuat data fiktif agar dana dapat cair dan masuk ke kantung pribadi guna memperkaya diri. Masalah korupsi pun jelas tidak ada agama manapun yang membenarkannya. Adapun dalam kacamata Islam, ulama fikih telah sepakat mengatakan bahwa perbuatan korupsi adalah haram dan dilarang. Karena bertentangan dengan maqasid asy-syariah. Adapun keharaman korupsi dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu: pertama, curang dan penipuan. Perbuatan korupsi merupakan perbuatan curang dan penipuan yang secara langsung merugikan keuangan negara ataupun masyarakat. Kedua, khianat. Berkhianat terhadap amanat adalah perbuatan terlarang dan berdosa seperti ditegaskan Allah Swt. dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 27 yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” Ketiga, aniaya (zalim). Perbuatan korupsi untuk memperkaya diri dari harta negara adalah perbuatan lalim (aniaya), karena kekayaan negara adalah harta yang dipungut dari masyarakat yang tak sedikit mereka peroleh dengan susah payah. Ulama fikih pun menetapkan bahwa tindak pidana korupsi termasuk dalam kelompok tindak pidana takzir. Oleh sebab itu, penentuan hukuman, baik jenis. bentuk, dan jumlahnya didelegasikan syara' kepada hakim. Dalam menentukan hukuman terhadap koruptor. Seorang hakim harus mengacu kepada tujuan syara' dalam menetapkan hukuman, kemaslahatan masyarakat, situasi dan kondisi lingkungan, dan situasi serta kondisi sang koruptor. Sehingga sang koruptor akan jera melakukan korupsi, begitu pula orang lain yang memiliki keinginan serupa. Namun, jauh sebelum sanksi diberikan kepada para koruptor, tentu ada upaya preventif yang akan dilakukan dalam rangka meminimalisir dan membabat tuntas tindakan tersebut. Adapun upaya tersebut dapat berupa memberikan gaji yang layak, sehingga kesejahteraan para pegawai tercukupi. Selain itu adanya ketakwaan individu, kontrol masyarakat dan peran negara tak kalah penting dalam memberantas kasus korupsi. Dengan demikian, sulit menurunkan kasus korupsi, apalagi hingga membabat tuntas, jika minim adanya sinergi antara individu, masyarakat, terlebih peran negara dalam menuntaskan kasus tersebut. Karenanya penting adanya upaya preventif dan menerapkan sanksi yang menimbulkan efek jera. Hal itu pun hanya dapat terealisasi jika hukum-hukum-Nya dapat diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Karena sungguh yang tahu mana terbaik untuk hambanya, yakni yang menciptakan hamba, Allah SWT. Wallahu a’lam bi ash-shawab .(***) Penulis: Freelance Writer Jangan lewatkan video populer: https://youtu.be/PJTk5hEAfyI

No Result