Indonesia Gelap?

Oleh: Nurhaniu Ode Hamusa, A.M. Keb

Belum setahun sejak logo garuda dengan latar biru peringatan darurat mewarnai jagat maya, lambang itu kembali mengudara dengan latar hitam. Perubahan warna menjadi lebih suram ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja dan kekhawatiran publik terhadap Tanah Air semakin membuncah.

Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus melalukan aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia gelap mulai tanggal 17-18 dan dilanjutkannya di Jakarta.

Beberapa isu yang diangkat lewat aksi ini termasuk soal kisruh LPG 3 Kg, reformasi Polri, program Makan Siang Bergizi (MBG), pemangkasan anggaran untuk program sosial dan kesejahteraan rakyat, masalah pendidikan, kesehatan, serta lapangan pekerjaan (Tirto, 18-02-2025).

Menanggapi aksi ini, Mensesneg Prasetyo Hadi, atas perintah Presiden Prabowo, menemui massa dan berjanji meninjau tuntutan, termasuk evaluasi program MBG, transparansi pajak, serta penolakan revisi UU Minerba dan dwifungsi TNI.

Pemerintah dan DPR menyatakan akan mempertimbangkan aspirasi tersebut, sementara aksi ini mencerminkan peran aktif masyarakat dalam mengawal kebijakan demi kesejahteraan bangsa.

Gabungan demonstrasi memperlihatkan kekecewaan terhadap program 100 hari merah putih ala rezim Prabowo-Gibran yang memuncak tak kunjung menyelesaikan persoalan yang justru semakin banyak terungkap seperti kasus pagar laut, korupsi, kemiskinan, pengangguran, PHK dll.

Sayangnya tuntutan yang ditawarkan sejatinya tidak menyelesaikan masalah hingga ke akarnya bahkan ada yang menawarkan untuk kembali pada demokrasi kerakyatan. Padahal penerapan sistem demokrasilah yang menjadi akar permasalahannya, sehingga khawatir nasib rakyat Indonesia di masa mendatang (Indonesia gelap).

Mahasiswa sudah seharusnya melek politik dan kritis, namun juga harus bisa memberikan solusi yang benar dan solusi yang benar hanyalah solusi dari aturan-Nya.

Pun mahasiswa seharusnya menjadi agen perubahan dengan mengoreksi penguasa atas spirit amar makruf nahi mungkar dan menyuarakan solusi yang hakiki, karena hanya dengan penerapan sistem yang paripurna yang bersumber dari-Nya meniscayakan masa depan masyarakat gemilang bukan gelap atau suram.

Untuk itu, pemuda seharusnya dapat mengawal perubahan ke arah yang lebih baik, jika penguasa melakukan kemungkaran, seperti berbuat zalim, memakan harta rakyat secara batil, tidak memberikan hak-hak rakyat, melalaikan urusan rakyat, meremehkan sebagian kewajiban-kewajibannya, melanggar salah satu hukum syariat, dan bentuk-bentuk kemungkaran lainnya.