Kemerdekaan Pers di Sultra Harus Dirawat

Menurut penilaian pejabat di tingkat pusat itu daerah Sultra belum sepenuhnya familiar dengan era keterbukaan. Buktinya pihak Bappenas kerap menerima keluhan tentang tertutupnya akses publik untuk mengetahui detil APBD.

Mestinya, kata Sri, publik harus diberi keleluasaan mengetahui penggunaan APBD hingga sekecil-kecilnya.

Di DKI Jakarta, masyarakat bisa leluasa mengetahui detil penggunaan APBD sampai-sampai masyarakat protes kenapa ada dana APBD DKI yang besar dan dinilai berlebihan untuk beli lem aibon, fulpen dan lain-lain.

“Jadi biarkan publik di Sultra juga mengetahui penggunaan dana APBD itu. Jangan ditutup-tutupi,” ujar Sri.