PENASULTRA.ID, JAKARTA – Antusiasme untuk mengikuti Anugerah Kebudayaan PWI Pusat tahun 2023 tinggi. Tergambar dari semangat para bupati/walikota dalam zoominar sosialisasi Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2023, yang digelar 19 Agustus 2022.
Hadir antara lain Wali Kota Medan Bobby Nasution, dan Bupati Serdang Bedagai, Sumatera Utara H. Darma Wijaya, Bupati Tuban, Jawa Timur, Aditya Halindra Faridzky, puluhan Kepala Dinas Kominfo, Kebudayaan, dan Pariwisata dari berbagai daerah serta pengurus PWI dari berbagai provinsi, kabupaten dan kota di wilayah Indonesia Barat, Tengah dan Timur.
Sekretaris Jenderal PWI Pusat Mirza Zulhadi yang juga menjadi Ketua Panitia Hari Pers Nasional (HPN) 2023 terkesan akan hal tersebut.
Ia mengemukakan bahwa Anugerah Kebudayaan PWI Pusat telah menjadi salah satu ikon dari HPN, selain Anugerah Jurnalistik Adinegoro. Mirza memberikan apresiasi yang besar pada animo bupati/wali kota bersama pemerintah kabupaten dan kota yang penuh antusias telah mau dan akan mengikuti Anugerah Kebudayaan PWI Pusat.
“Kegiatan ini sangat positif. Ada peserta yang pernah ikut tetapi belum terpilih dan kini mencoba untuk ikut lagi. Ini telah jadi ikon HPN,” kata Mirza, yang sekaligus mewakili Ketua Umum PWI Pusat Atal S.Depari sebagai Penanggungjawab HPN yang berhalangan hadir.
Plt tidak Bisa Ikut
Ketua Pelaksana AK-PWI Pusat, Yusuf Susilo Hartono menjelaskan anugerah ini boleh diikuti oleh bupati dan/atau wali kota yang masih menjadi pemimpin daerah sampai puncak HPN 2023 digelar pada 9 Februari 2023.
“AK-PWI tidak bisa diikuti oleh bupati atau wali kota yang sedang mempunyai masalah hukum. Bahkan bupati atau wali kota yang sudah terpilih, tetapi kemudian tertangkap karena kasus korupsi, maka bupati atau wali kota yang sudah dinyatakan berhak menerima AK-PWI Pusat itu langsung dianulir, dan gugur,” jelas Yusuf.
Dewasa ini sudah banyak kepala daerah yang digantikan oleh Plt. Peserta sosialisasi dari Jepara mempertanyakan, apakah Plt bupati bisa ikut AK-PWI?
Yusuf menjelaskan, tanpa mengurangi rasa hormat, Plt Bupati/Wali Kota, tidak bisa ikut. Hal ini, juga telah dijelaskan kepada Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).
Discussion about this post