“Kalau melihat 692 kasus dalam delapan bulan terakhir. Artinya setiap hari kurang lebih empat kasus yang kami terima di hari kerja terkait konflik agraria,” ujar Anis Hidayah.
Menurut Anis, sebagian besar konflik agraria tersebut terjadi di sektor pertanahan, perkebunan, infrastruktur, dan perumahan. Kata Anis, konflik ini diwarnai dengan kekerasan, pemaksaan penggusuran, dan kriminalisasi warga.
Anis juga menyoroti Proyek Strategis Nasional (PSN) yang kerap menimbulkan konflik agraria seperti di lima provinsi dengan kasus tertinggi di atas.
“Di satu sisi pembangunan ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tapi tidak bisa dipungkiri dalam pembangunan dibarengi persoalan konflik agraria dan kekerasan terhadap warga,” tambahnya.
Untuk itu, Komnas HAM merekomendasikan Presiden Joko Widodo agar mencabut dan meninjau ulang regulasi pemerintah yang tidak berpihak kepada warga masyarakat dan mengabaikan hak asasi warga.
Sebelumnya (13/9), Presiden Jokowi menyebut ia telah menghubungi Kapolri Listyo Sigit Prabowo terkait bentrok antara warga dengan aparat keamanan yang terjadi pada pekan lalu. Menurut Jokowi, persoalan di Rempang hanya karena persoalan komunikasi.
“Ini hanya salah komunikasi saja, di bawah itu salah mengomunikasikan saja. Wong diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya yang belum tepat Nah, itu yang seharusnya diselesaikan. Masa urusan kayak gitu sampai Presiden,” kata Jokowi di Jakarta, Rabu 13 September 2023.
Discussion about this post