Dikesempatan itu juga, Dewa menepis tudingan adanya oknum pendamping atau SDM PKH yang diduga menekan penerima PKH maupun bantuan bansos lainnya untuk berpolitik praktis ataupun menggiring KPM agar memilih salah satu pasangan calon (paslon) di perhelatan Pilkada serentak 2024, yang konon tuduhan tersebut menjadi keluhan masyarakat.
“Sekali lagi kami tegaskan, PKH itu program nasional dari pemerintah pusat. Jangan dijadikan alat atau jualan politik,” tekannya.
Sebagai Korkab PKH Muna, Dewa tak tinggal diam dengan adanya isu yang berkembang. Dewa mengatakan, sampai saat ini pendamping PKH di Muna tetap netral dalam momen politik apapun karena SDM PKH terikat dalam SOP yang tidak membolehkan terlibat dalam politik praktis.
“Kalau memang ada SDM PKH yang ikut politik praktis laporkan ke kami, pasti kami akan proses,” tegas Dewa.
Penulis: Sudirman Behima
Editor: Ridho Achmed
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post