Kisah Tentang “Janji”

Oleh: M. Ridwan Badallah

Sejak kemarin Sulawesi Tenggara (Sultra) diwarnai kebahagiaan dan air mata. Dimana Dr. H. Nur Endang Abbas sebagai wanita pertama di Sultra sebagai Sekprov Sultra defenitif. Ini kebahagian yang tak terkira bagi Nur Endang Abbas. Namun, diseberang sana nampak kesedihan dan air mata perwakilan Muna yang sangat menantikan dan menambakan jabatan Sekprov Sultra dari Muna. Akan tetapi harapan itu ternyata bukan pilihan Presiden RI.

Namun saya tidak tertarik membahas tentang kejadian itu. Saya hanya ingin melintas batas tentang sosok Bapak H. Ali Mazi dan bapak Prof. Dr. Andi Bahrun. Keduanya adalah tokoh yang mewakili kepulauan Buton dan Muna.

Melintas batas 2017-2018 kandidat Gubernur Sultra berakronim AMAN pernah menyatakan dalam berbagai pertemuan dan mungkin kampanye bahwa Sultra memiliki 3 etnis besar yakni Cagub dari Buton, Cawagub dari Tolaki mewakili daratan dan insyaallah Sekprov dari Muna.

Tepat September 2018, akronim AMAN dilantik jadi Gubernur dan Wagub Sultra. Tugas pertama yang beliau hadapi adalah menyelesaikan PR seleksi Sekprov dan janji politik yakni tokoh Muna sebagai Sekprov. Dari sini lahirlah tokoh dan akademisi bernama Prof. Dr. Andi Bahrun. Putra kelahiran Muna degan pangkat, jabatan fungsional dan gelar akademisi yang tidak dapat dihitung lagi.

Saya sangat mengenal sosok beliau. Cerdas, ramah, penuh canda, kreatif dan inovatif serta agamis. Sehingga dapat saya katakan beliau (Prof. Dr. Andi Bahrun) sosok Muna yang komplet untuk ukuran calon Sekprov. Dari sini muncullah diskusi di warung kopi, dikalangan akademisi, birokrasi dan mahasiswa bahwa beliau layak jadi wakil Muna menuju kursi panas Sekprov.

Gayung bersambut, konon kabarnya beliau dipanggil oleh gubernur untuk mengikuti seleksi calon Sekprov. Sebanyak tiga kali (menurut beberapa versi cerita) beliau dibujuk oleh gubernur. Namun beliau menolak secara halus karena beliau masih mencintai almamaternya, masih mencintai mahasiswanya dan masih mencintai amanah sebagai guru.

Saya kagum dengan sikap beliau. Ditengah orang lain mengejar jabatan menggiurkan sebagai Sekprov, namun beliau tidak silau dan yakin bahwa Allah SWT memang telah menempatkan rejeki dan rahmat-Nya sebagai Profesor. Sekai lagi salut terhadap beliau.

Kembali ke cerita Sekprov. Nah, ketika hari H seleksi Sekprov maka muncul dua nama kandidat Sekprov dari Muna. Almarhum Nurdin Pamone (Sekda Muna ketika itu) asli Lohia mewakili etnis Muna. Lainnya adalah Ronni Yakup (Kepala BLP Provinsi) sebagai putra angkat bangsawan Muna almarhum La Ute yang asli Gorontalo. Selain itu, beberapa kandidat lainnya dan salah satunya adalah ibu Nur Endang Abbas.

Dalam perhelatan seleksi Sekprov, sekali lagi Gubernur tidak mencampuri kewenangan penilaian tim assessment (seperti pada seleksi JPTP baru ini). Ditengah pertarungan sengit ternyata di kubu Muna konflik alias ‘pecah’. Kubu NM dan kubu RY. Dan hasilnya salah satu wakilnya harus tumbang bukan karena manuver calon di luar Muna tetapi pergolakan atau boleh saya katakan perang saudara sehingga menggugurkan NM dalam medan juang.

Tapi syukurlah NM yang gugur karena selang beberapa waktu beliau meninggal karena sakit. Diakhir pertarungan terjaringlah tiga nama.

• Dr. Syafrudin
• Dr. Roni Yakup
• Dr. Nur Endang Abbas

Karena seleksi JPTP dibuka Januari 2020 dan akibat pandemi Covid-19, maka pengusulan ketiga nama tersebut terhambat. Alhamdulillah selama 9 bulan hak istimewa putra Muna La Ode Ahmad BP ditunjuk sebagai Pj Sekda. Kendati mengindahkan Perpres Nomor 3 tahun 2018 tentang Pejabat Sekretaris Daerah. Namun ini barangkali berkah dari Allah SWT dan janji yang ditepati Gubernur bahwa putra Muna juga telah menjadi Sekprov dimasa pemerintahan H. Ali Mazi.

Kemudian berdasarkan pertimbangan dan penilaian presiden bahwa yang layak adalah Dr. Nur Endang Abbas maka keluarlah SK Presiden.

Apakah sudah benar bahwa kewenangan penunjukkan ada di tangan Presiden? Apakah karena presiden tidak lagi percaya Menteri atau pun Gubernur? Apakah karena Gubernur kena sanksi karena persoalan pelanggaran sistem merrit? Banyak pendapat mengemuka. Khususnya dari kalangan cendikiawan, politisi, tokoh dan mahasiswa Muna.

Namun semua pendapat mereka terbantahkan oleh PP Nomor 11 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dgn PP Nomor 17 tahun 2020. Pada PP tersebut termuat pada pasal 3 ayat 2 bahwa Presiden bisa memberi pendelegasian kewenangan menetapkan pejabat oleh Menteri, pimpinan lembaga, Sekjen, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Namun pada pasal 3 ayat 3 ditegaskan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian bagi pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi utama dan pejabat fungsional keahlian utama. Artinya level Sekprov itu adalah pejabat pimpinan tinggi Madya maka tidak ada pendelegasian kewenangan penetapan pejabat pimpinan tinggi Madya.

Dari sini apa yang salah dengan janji Gubernur? Apakah kita sudah instrospeksi diri. Kenapa RY tidak terpilih oleh Presiden ? Mungkin karena pangkat, pengalaman jabatan, lama dinas, usia dan lain-lain. Atau mungkin faktor rejeki yang tidak akan pernah tertukar bahwa dalam sejarah Sultra wanita pertama jadi Sekprov adalah Dr. Nur Endang Abbas.

Kesimpulan cerita saya bahwa Gubernur telah menepati janji dengan terpilihnya putra Muna sebagai Pj Sekda tiga periode. Dan Gubernur telah menepati janji membujuk Prof. Dr. Andi Bahrun ikut seleksi Sekprov. Gubernur telah menepati janji dengan tetap memproses tiga nama hasil seleksi ke meja Presiden

Oleh sebab itu, para tokoh Muna di Jakarta, tokoh pendidikan dan akademisi di luar Sultra maupun di luar Sultra, mahasiswa mari kita sudahi diskusi yang tidak elok. Kalian lah sesungguhnya putra Sultra yang kami banggakan dapat membuat statement memberi kesejukan dan kedamaian bukan menambah kekisruhan.

Amin Ya Rabbal Alamin.

Penulis merupakan Kepala Bidang Sosial dan Kependudukan Balitbang Sultra