PENASULTRA.ID, KENDARI – Rumor ketidaknetralan korps Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan memihak kepada partai dan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) tertentu kini berhembus makin kencang.
Bahkan sejumlah pihak menuding ada anggota polisi yang bekerja memasang baliho partai tertentu.
Menyikapi hal ini, Ketua Bidang Hukum Koordinator Nasional Gebrakan Indonesia Berani Maju (Gibran Maju), Abdul Razak Said Ali pun angkat bicara.
Dengan terus berjalannya tahapan Pemilu dan terlebih waktu pelaksanaan Pemilu semakin dekat, kata Razak, semestinya menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga situasi tenang dan kondusif tanpa ada narasi-narasi sentimen, propaganda, ujaran kebencian yang dapat membuat gejolak ditengah-tengah masyarakat.
“Seharusnya semua pihak yang merupakan satu kesatuan atau terlibat dengan para peserta Pemilu maupun Paslon tertentu, berupaya menarik simpati dan dukungan masyarakat dengan menyampaikan gagasan dan ide maupun program yang menjadi fokus jagoannya. Bukan malah mencoba memainkan narasi tidak berdasar yang justru membuat masyarakat menjadi tidak percaya terhadap lembaga negara apalagi terhadap Polri,” tegas Razak, Rabu 15 November 2023 malam.
Menurut pengacara muda asal Sulawesi Tenggara (Sultra) itu, posisi Polri dalam Pemilu sangat jelas dan clear sebagaimana dalam UU Polri, pada Pasal 28 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik.
Yang patut diingat, kata Razak, bahwasanya Polri merupakan mitra dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dalam upaya menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang jujur dan adil.
Discussion about this post