Masih Berulah, Polda Sulteng Didesak Tindak PT Tiran Indonesia

PENASULTRA.ID, MOROWALI - Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah (Sulteng) didesak segera turun tangan menindak dugaan pelanggaran yang masih terus dilakukan PT Tiran Indonesia atas aktivitas operasionalnya di terminal khusus (Tersus) atau jetty yang berada di Desa Matarape, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali. Seruan tersebut disampaikan Ketua JAMAN Morowali, Ikhsan Arisandhy usai pihaknya melakukan investigasi lapangan, Senin 16 Mei 2022. Di lokasi, kata Ikhsan, PT Tiran Indonesia ditemukan masih saja beraktivitas di wilayah Matarape. Bukannya di Desa Lameruru, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara (Konut), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) sebagaimana izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Menurut dia, apa yang dipertontonkan PT Tiran Indonesia hari ini merupakan bukti kelemahan negara atas kekuatan korporasi. Bagaimana tidak, surat penghentian aktivitas jetty yang dilayangkan oleh Pemda Morowali sejak 2019 dan disusul dua bulan lalu serta penutupan aktivitas jetty yang dilakukan langsung ketua DPRD Morowali dan rekomendasi DPRD Morowali dalam rapat dengar pendapat (RDP) tidak membuat PT Tiran Indonesia menghentikan segala kegiatannya di jetty Matarape. "Itu kan sikap yang sangat arogan. Mestinya, jika mereka menghargai kebijakan Pemda ataupun langkah DPRD Morowali, segera hentikan kegiatan di jetty itu. Kemudian, lakukan perbaikan izin yang ada untuk dipindahkan di Morowali," kata Ikhsan, Selasa 17 Mei 2022. Mestinya, kata dia, PT Tiran Indonesia harus menempatkan persoalan ini pada fakta bahwa apa yang mereka klaim sebagai legalitas itu, bermasalah. "Kami sudah menyampaikan kepada mereka, bahwa izin yang mereka miliki itu tidak bisa dijadikan dasar untuk beraktivitas di wilayah Matarape. Dan mereka sendiri secara tidak langsung sudah mengakui bahwa lokasi jetty mereka itu berada di Morowali, bukan di Konawe Utara," kata Ikhsan. Dari sejumlah pernyataan yang diungkapkan PT Tiran Indonesia di media, menurut Ikhsan jelas menunjukkan secara prinsip mereka mengetahui kesalahannya. "Coba diperhatikan pernyataan-pernyataan mereka di media. Mereka berupaya untuk melakukan pertemuan dan pembicaraan dengan Pemda Morowali. Itu membuktikan bahwa mereka menyadari posisi dan kesalahan mereka," imbuhnya. Berdasarkan hal tersebut Ikhsan mengingatkan PT Tiran untuk tidak memperlihatkan sikap arogan dan segera menghentikan segala aktivitas di Matarape. "Jadi berhenti bersikap arogan. Lebih baik hentikan segala aktivitas di Matarape dan mengurus izin di Morowali. Apalagi pak Bupati sudah memberikan ruang yang luas dan tidak akan mempersulit pengurusan izin di Morowali," ujarnya. Terakhir, dengan tegas, alumni Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo (UHO) itu kembali mendesak aparat kepolisian khususnya Polda Sulteng bersama Pemda dan DPRD Morowali segera mengambil langkah tegas terkait persoalan ini. "Aparat penegak hukum tidak boleh tinggal diam melihat persoalan ini. Jika dibiarkan berlarut-larut, masalah ini juga akan berdampak buruk bagi daerah dan masyarakat Morowali. Jadi segera mengambil langkah tegas berdasarkan kewenangan masing-masing," tegas Ikhsan. Sementara itu, hingga berita ini naik tayang, Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Pol Didik Supranoto belum dapat dikonfirmasi. Melalui salah satu ajudan Kombes Pol Didik, awak media ini diminta untuk menunggu konfirmasi lanjut. "Maaf pak, sy harus menunggu konfirmasi dari pak kabid. Maaf pak," katanya via WhatsApp, Selasa 17 Mei 2022 siang. Editor: Ridho Achmed https://youtu.be/BXaiQPXT5E8

No Result