Ketika perubahan kebijakan diperkenalkan, birokrasi cenderung bergerak dalam jalur yang telah lama terbentuk, sehingga reformasi harus didukung dengan kebijakan transisi yang mampu mengurangi hambatan struktural.
Retorika Pemimpin
Pernyataan Prabowo juga harus dilihat dalam konteks komunikasi politik. Dalam komunikasi politik, retorika pemimpin memainkan peran penting dalam membentuk persepsi publik dan memberikan tekanan terhadap sistem yang ingin diubah.
Pernyataan seperti “raja kecil” dapat menjadi alat untuk membangun opini publik sekaligus mengirimkan pesan kepada birokrasi agar lebih responsif terhadap kebijakan pemerintah.
Murray Edelman (1971) menjelaskan bahwa komunikasi politik sering kali digunakan untuk membentuk realitas simbolik guna memobilisasi dukungan publik dan menekan kelompok yang dianggap sebagai penghambat kebijakan.
Oleh karena itu, dalam menindaklanjuti pernyataannya, pemerintah perlu memastikan bahwa komunikasi politik tidak hanya menjadi retorika belaka, tetapi juga diikuti dengan langkah-langkah konkret dalam reformasi birokrasi.
Reshuffle Kabinet
Kritik dari berbagai pihak, termasuk dari DPP PDI Perjuangan yang meminta Prabowo menyebutkan secara spesifik siapa yang dimaksud dengan “raja kecil,” juga perlu dipertimbangkan.
Kritik ini mencerminkan kebutuhan akan pendekatan yang lebih transparan agar tidak menimbulkan spekulasi politik yang justru dapat mengaburkan esensi reformasi itu sendiri. Transparansi dalam penegakan kebijakan akan memperkuat legitimasi reformasi dan meminimalisir potensi konflik yang dapat muncul akibat ketidakjelasan implementasi kebijakan.
Pasca 100 hari pertama pemerintahan, pernyataan Prabowo juga dapat dimaknai sebagai sinyal akan adanya reshuffle kabinet atau perombakan dalam struktur pemerintahan.
Sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa evaluasi kinerja dalam 100 hari sering kali menjadi indikator bagi presiden dalam menentukan apakah ada menteri atau pejabat tinggi yang perlu diganti. Langkah ini menjadi bagian dari strategi untuk memperkuat efektivitas pemerintahan.
Salah satu contoh konkret dari kebijakan reshuffle ini adalah pergantian Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dari Satryo Soemantri Brodjonegoro ke Brian Yuliarto. Keputusan ini dinilai sebagai bagian dari upaya Prabowo untuk menegaskan otoritasnya terhadap resistensi birokrasi.
Discussion about this post