Tak hanya itu, faktor lain yang diungkapkan yaitu kelangkaan barang di pasaran, baik karena sedikitnya tingkat produksi akibat cuaca ekstrem, maupun adanya problem rantai pasok akibat penimbunan.
Mengapa pemerintah tidak mampu mengantisipasi padahal kondisi ini berulang? Padahal kesungguhan menyejahterakan rakyat dan menghilangkan kesulitan mereka sangat diharapkan, namun solusi yang ditawarkan hanya bersifat solusi pragmatis apologetis.
Satpol PP Muna Dapat Hibah Kendaraan Operasional Dari Kemendagri https://t.co/2tXnhVPRP1
— Penasultra.id (@penasultra_id) January 4, 2022
Pada akhirnya meski kasus selalu berulang, Pemerintah tampak selalu gagap dalam menyikapi persoalan peningkatan harga. Adapun operasi pasar yang ditujukan menekan harga, dinilai hanya berlaku sesaat.
Berbagai strategi untuk menjamin ketersediaan stok bahan pokok nasional dan stabilisasi harga seharusnya dicanangkan pemerintah. Misalnya merencanakan produksi sesuai kebutuhan nasional, membangun sentra-sentra produksi, memperbaiki distribusi, termasuk mengoptimasi dan membentuk berbagai kelembagaan dan badan usaha negara seperti Bulog, Badan Ketahanan Pangan, Badan Pangan Nasional dan dibentuknya Satgas Pangan untuk menghadapi mafia perdagangan.
Namun hal ini tak bisa dipungkiri pandangan dan penerapan sistem sekuler kapitalistik yang mendasari penyelenggaraan pemerintahan membuat fungsi kepemimpinan bergeser dari fungsi yang seharusnya. Tak heran jika berbagai kebijakan yang dikeluarkan, yang menyangkut hajat hidup orang banyak tak jua tercapai.
Berbeda halnya dengan paradigma Islam. Pemerintah atau negara sejatinya adalah pelayan sekaligus pelindung umat, bukan pebisnis atau pedagang. Mereka wajib memastikan bahwa kebutuhan umat dan keamanan mereka terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana wajib pula bagi mereka memastikan kedaulatan dan kemandirian negara tetap terjaga.
Discussion about this post