Menanti Ending Kasus Stunting

Oleh: Yuni Damayanti Kasus stunting pada anak di propinsi Sulawesi Tenggara alami penurunan dengan nilai 0,8 persen dari tahun 2018. Angka itu turun menjadi 30,2 persen di tahun 2021. Namun, menurut kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Tenggara, Sultra masih darurat masalah stunting. Berdasarkan survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, prevalensi stunting di Indonesia sebesar 24,4 persen. Angka ini masih jauh dari angka prevalensi yang ditargetkan dalam RPJMN 2020-2024, yakni 14 persen ( Tirto.id , 24 Januari 2022). Melihat rendahnya angka penurunan stunting mengharuskan pemerintah bekerja lebih keras lagi dalam mengatasi masalah ini. Apalagi stunting terjadi karena kekurangan gizi dalam waktu lama yaitu terjadi sejak janin dalam kandungan sampai awal kehidupan anak (1000 hari pertama kelahiran). Selain itu, penyebabnya karena rendahnya akses terhadap makanan bergizi, rendahnya asupan vitamin dan mineral, dan buruknya keragaman pangan dan sumber protein hewani. Faktor ibu dan pola asuh yang kurang baik terutama pada perilaku dan praktik pemberian makan kepada anak juga menjadi penyebab anak stunting, apabila ibu tidak memberikan asupan gizi yang cukup dan baik. Ibu yang masa remajanya kurang nutrisi, bahkan di masa kehamilan, dan laktasi akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan tubuh dan otak anak. Apalagi di masa pandemi seperti ini, banyak kepala keluarga yang kehilangan pekerjaannya. Jangankan untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarganya, bisa bertahan hidup saja mereka sudah bersyukur. Pun tak bisa dipungkiri usia pandemi yang sudah hampir dua tahun di Indonesia ini banyak mengguncang perekonomian keluarga. Tidak heran jika menurunkan angka stunting sangat sulit, sebab keluarga memiliki peran penting dalam menjaga terpenuhinya kebutuhan gizi anak. Selain keluarga, negara pun bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan stunting sampai ke akar masalahnya. Karena meningkatnya angka stunting membuktikan bahwa negara belum mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebab, negara memiliki tanggung jawab dalam mengurusi rakyatnya, seperti penyediaan lapangan kerja dan menjamin kebutuhan dasar keluarga. Ini Pertimbangan Hakim PN Tipikor Kendari Vonis Bebas Eks Kabid Minerba https://t.co/670ARH3QCk

— Penasultra.id (@penasultra_id) February 14, 2022 Inilah salah satu gambaran sistem saat ini, di mana penanganan masalah stunting terus berlarut-larut tanpa ada perubahan yang berarti, walau telah di adakan pembentukan lembaga khusus atau desakan undang-undang pembangunan keluarga. Dari itu, bagaimana mungkin negara mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, jika untuk memenuhi kebutuhan pokok saja masyarakat kesulitan. Ini cukup membuktikan bahwa negara ini masih lemah, bahkan untuk mewujudkan cita-citanya melahirkan generasi kuat masih jauh dan membutuhkan banyak perjuangan. Berbeda halnya dengan Islam yang memuliakan anak-anak dengan memberikan tanggung jawab pengasuhannya kepada ibu dan ayah sebagai pencari nafkah. Islam juga sangat memperhatikan pertumbuhan anak di awal-awal kehidupannya. Alquran pun memberi tuntunan kepada orang tua, khususnya ibu, untuk memberikan asupan gizi yang sangat tinggi nilainya, yakni pemberian air susu ibu (ASI) secara eksklusif untuk anak yang baru lahir sampai berumur dua tahun. Di samping itu, umat Islam hendaknya takut pada Allah dan larangan untuk meninggalkan anak-anak dalam keadaan lemah. Sebagaimana dalam Alquran surah An-Nisa ayat 9, "Dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah, bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya, yang dalam keadaan lemah, yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar. Dengan demikian, tidak mudah mengatasi masalah stunting jika peran pengurus rakyat minim dalam mengatasi persoalan itu hingga ke akarnya. Karena masalah tersebut akan mudah teratasi dengan bantuan negara, misalnya dalam hal menyediakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya, kemudian mendorong laki laki atau wali untuk bekerja memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya. Selain itu negara juga memenuhi kebutuhan dasar rakyat dan mengontrol distribusi serta pemerataan logistik. Hal ini dilakukan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan gizi rakyat terpenuhi. Maka menurunkan angka stunting menjadi hal mudah. Sehingga cita-cita untuk mencetak sumber daya manusia berkualitas menjadi mudah pula terwujud. Wallahu a’lam bisshowab.(***) Penulis merupakan Pemerhati Sosial Asal Konawe Jangan lewatkan video populer: https://www.youtube.com/watch?v=oPZj98jH0KQ

No Result