Usai mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah ini, Kepala Disketapang Sultra, Ari Sismanto menegaskan pentingnya langkah konkret dan kerja sama lintas sektor dalam menjaga inflasi tetap terkendali, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Berdasarkan data BPS yang telah dirilis, tingkat inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara per Juni 2025 tercatat sebesar 0,7% secara bulanan, 2,52% secara year-on-year, dan 2,74% secara year-to-date.
Angka ini masih dalam rentang target inflasi nasional sebesar 1,5–3,5 persen. Namun, Ari menekankan perlunya kewaspadaan karena terdapat beberapa daerah di Sultra yang sudah mendekati batas atas target inflasi.
“Empat daerah Indeks Harga Konsumen (IHK) di Sultra seluruhnya mengalami inflasi y-on-y, tertinggi di Kabupaten Konawe sebesar 3,88%, disusul Kolaka 3,34%, Baubau 3,11%, dan Kota Kendari 1,47%. Ini menandakan perlunya intervensi cepat di daerah-daerah tersebut,” ujar Ari.
Ari menyebut pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah menyiapkan enam langkah konkret yang akan segera dilaksanakan, yaitu:
1. Operasi pasar murah di wilayah strategis,
2. Inspeksi pasar dan distributor untuk mencegah penimbunan barang,
3. Kerja sama antar daerah dalam pasokan pangan,
4. Gerakan menanam secara masif,
5. Realisasi dana Belanja Tak Terduga (BTT),
6. Dukungan logistik dan transportasi dari APBD.
“Seluruh OPD terkait diminta berperan aktif. Jangan hanya biro ekonomi. Perlu kerja bersama untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok,” tegasnya.
Menurut Ari, beberapa komoditas yang berpotensi menyumbang inflasi dalam waktu dekat antara lain beras, bawang merah, dan cabai rawit, yang mengalami kenaikan harga akibat musim penghujan dan gangguan pasokan.
“Kita juga menghadapi tantangan dari sektor perikanan akibat musim angin timur. Tapi kita tidak bisa hanya berpangku tangan. Intervensi lewat gerakan panen, distribusi logistik, hingga bantuan sosial pangan harus segera dilaksanakan,” paparnya.
Ari juga menyebutkan bahwa sebanyak 187.723 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan menerima bantuan pangan berupa 10 kg beras per bulan selama dua bulan, yang mulai disalurkan minggu ini.
Untuk itu, Ari berharap sinergi antara Dinas Ketahanan Pangan kabupaten/kota dan Dinas Sosial dapat mempercepat proses penyaluran ini.
Pada kesempatan itu juga Ari menyoroti rendahnya serapan APBD Sultra yang masih di angka 39,62%. Ia menyampaikan bahwa rendahnya realisasi anggaran turut memengaruhi lambatnya perputaran ekonomi di masyarakat.
“Kita perlu percepatan realisasi belanja, terutama yang menyentuh sektor riil. Kalau APBN tidak cukup dan APBD terbatas, kita harus kolaborasi, misalnya dengan BI atau pihak swasta. Uang pemerintah yang beredar sangat penting untuk daya beli masyarakat,” tekannya.
Olehnya itu, Ari mengajak semua pihak untuk mewaspadai kemungkinan naiknya harga pangan dalam enam bulan ke depan. Ia menegaskan pentingnya kesigapan semua tim TPID untuk bergerak cepat dan taktis menjaga stabilitas inflasi.
Editor: Ridho Achmed
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post