Miliki SKT, Pemkab Muna Bakal Gugat Pemilik Lahan Pemegang Sertifikat

PENASULTRA.ID, MUNA - La Ode Awori warga Desa Laiba, Kecamatan Parigi kabarnya bakal digugat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna. Rencana gugatan Pemkab Muna ini lahir pasca lahan bersertifikat Awori tersebut rencana akan disewakan kepada provider untuk pembangunan Base Transceiver Station (BTS). Dikutip dari laman salah satu media online (daring), Kepala Desa (Kades) Laiba, Boi Sandri menegaskan, lokasi yang direncanakan untuk pembangunan BTS milik Awori berada di atas lahan yang diklaim sebagai aset pemerintah. Klaim itu berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT). "Kami tidak menolak pembangunan BTS, tetapi lahan tersebut adalah aset pemerintah sesuai SKT. Untuk itu, Pemkab Muna akan mengajukan gugatan di pengadilan guna memastikan kepemilikan sah atas lahan itu," kaga Boi, Jumat 24 Januari 2025. Senada, mantan Kades Laiba, Rahmat Sufa menyebut, lahan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 5 Parigi, termasuk area yang diklaim Awori, merupakan milik desa. Pada 1986, desa menghibahkan lahan tersebut kepada pihak sekolah. Menurut Rahman, hingga 1999, pihak sekolah secara rutin memperbarui akta hibah dan SKT, bahkan sempat mendirikan rumah jabatan guru di lokasi tersebut. "Hingga 2013, lahan yang kini diklaim masih digunakan sebagai lapangan sepak bola sekolah," kata Rahmat yang masih dikutip di laman media online. Tak terima atas klaim Pemkab Muna, Awori yang didampingi Ramaddan lantas melaporkan ihwal itu ke Kepolisian Resort (Polres) Muna, Jumat 24 Januari 2025. Ramaddan mengatakan, kepemilikan tanah Awori dibuktikan dengan sertifikat yang resmi dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Muna. Sementara Pemkab Muna mengklaim atas dasar SKT. "Saya mau bertanya ini, secara hukum manakah yang sah, SKT atau sertifikat," sindir Ramaddan, Sabtu 25 Januari 2025. Menurut Ramaddan, lahirnya sertifikat tanah Awori berdasarkan SKT, dimana lahan itu sebelumnya dikelola orang tua Awori sejak puluhan tahun silam yang kemudian diwariskan ke anaknya (Awori). Selanjutnya sebagian tanah itu dihibahkan untuk pembangunan SDN 5 Parigi oleh orang tua Awori. Lokasi berdirinya SDN 5 Parigi masih tergabung dalam sertifikat yang dikantongi Awori. Pajak atas tanah tersebut juga masih ditanggung oleh Awori selaku pemilik lahan. "Itu bangunan SDN 5 Parigi yang berdiri diatas lahan La Ode Awori yang telah hibahkan, tapi sekarang mereka bilang kalau itu milik pemerintah berdasarkan SKT. Ada apa ini, rakyat bukannya mau dilindungi dan disejahterakan tapi ini malah dipersulit," cibir Ramaddan. Ramaddan merasa ada kejanggalan atas klaim dan gugatan Pemkab Muna ini. Pasalnya gugatan dan klaim tersebut muncul disaat Awori berencana menyewakan lahannya untuk pembangunan BTS. "Mulailah kasih keluar SKT, sementara La Ode Awori pemilik lahan dengan bukti memegang sertifikat resmi dari BPN. Mana kah ini pemerintah pelindung rakyat," pungkas Ramaddan. Penulis: Sudirman Behima Editor: Ridho Achmed Jangan lewatkan video populer: https://youtu.be/OIXEYmPEEjY?si=J9qGrDvsKbjxSu7u

Miliki SKT, Pemkab Muna Bakal Gugat Pemilik Lahan Pemegang Sertifikat

Baca Juga

Resmi Dikukuhkan, Naslim Sarlito Pimpin Ispikani Sultra

Pertamina Sulawesi Raih 7 Penghargaan di Ajang Indonesia Green Awards 2025

RelatedPosts

Discussion about this post

PenaEkobis

Recommended Articles

Populer Minggu Ini

Advetorial

Link Corner