PENASULTRA.ID, JAKARTA – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) memperkuat upaya terwujudnya destinasi wisata yang berkualitas, terintegrasi dan berkelanjutan di Kabupaten Biak Numfor, Papua.
Hal itu dilakukan dengan meningkatkan sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik berbasis inovasi, adaptasi dan kolaborasi.
Sinergi tersebut salah satunya diwujudkan melalui kegiatan Forum Group Discussion (FGD) “Sinergitas Berbasis Inovasi, Adaptasi dan Kolaborasi Antara Pusat dan Daerah (Sinakoda)” yang berlangsung secara hybrid di Swiss-Belhotel Cendrawasih, Biak Kamis 12 Mei 2022.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi terselenggaranya kegiatan ini sebagai komitmen Kemenparekraf/Baparekraf dalam mewujudkan destinasi wisata yang berkualitas, terintegrasi, dan berkelanjutan khususnya di Biak Numfor.
“Pariwisata berkualitas dan berkelanjutan Ini merupakan potensi yang harus terus kita kembangkan. Dan FGD Sinkoda ini merupakan satu model program dan pedoman yang digunakan Kemenparekraf dalam melaksanakan tugas pengembangan destinasi bersama stakeholders,” kata Sandiaga Uno.
Dari 17 Bidang DAK Fisik, terdapat enam bidang tematik yang difokuskan kepada pariwisata, yaitu pariwisata, jalan, industri kecil dan menengah (IKM), lingkungan , hidup serta perdagangan dan UMKM.
“Sinergitas implementasi DAK nasional ini harus diwujudkan untuk mencapai target RPJMN 2020 – 2024 dan Renstra Parekraf demi mewujudkan ketahanan ekonomi nasional,” ujar Sandiaga.
Ia berharap, terwujud tata kelola program sinergitas DAK Fisik yang terintegrasi untuk mewujudkan destinasi yang berkualitas, terintegrasi dan berkelanjutan sehingga mempercepat pemulihan sektor parekraf untuk menciptakan nilai tambah/PAD daerah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah Indonesia Timur.
“Saya ingin mengingatkan, salah satu upaya untuk membangun destinasi tersebut adalah dengan memanfaatkan DAK Pariwisata,” beber Sandiaga.
Senada, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf, Vinsensius Jemadu mengatakan, program Sinakoda ini perlu diimplementasikan agar destinasi berkualitas, terintegrasi dan berkelanjutan segera terwujud khususnya di destinasi pariwisata super prioritas (DPSP), destinasi pariwisata prioritas (DPP) dan revitalisasi Bali.
“Program ini harus menjadi program yang tepat sasaran, tepat waktu, dan manfaat,” ujar Vinsensius Jemadu.
Ditempat yang sama, Direktur Pengembangan Destinasi II Kemenparekra, Wawan Gunawan mengatakan, FGD akan menghadirkan sejumlah narasumber.
Diantaranya Direktur Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian PPN/Bappenas Leonardo Teguh AA Sambodo, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kemenparekraf, Dyah Septiana Isnaryati serta Kepala Dinas Pariwisata Biak Turbey Onisimus Dangeubun.
“Narasumber akan memberikan pencerahan terkait bagaimana pengelolaan DAK fisik pariwisata untuk menciptakan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan,” kata Wawan.
Wawan menjelaskan, Presiden Joko Widodo telah menetapkan pariwisata sebagai salah satu leading sector dalam perekonomian nasional. Karenanya semua kementerian dan lembaga, pemerintah pusat, dan daerah wajib mendukung untuk percepatan terkait dengan kemajuan daerah dan memberikan nilai tambah terkait terhadap kesejahteraan masyarakat.
Selain kegiatan sinergitas ini, Kemenparekraf juga akan terus memberikan dukungan dengan memberikan pendampingan bagi desa-desa wisata di Biak Numfor serta penataan amenitas seperti di Goa Jepang juga revitalisasi toilet bersih.
“Kita tidak hanya kata-kata tapi bagaimana implementasi DAK fisik dimanfaatkan dan terintegrasi,” jelas Wawan.
Sementara Plh Sekda Biak Numfor, Lot Yensenem mewakili Bupati Biak Numfor, Herry Ario Naap mengapresiasi Kemenparekraf yang menjadikan Biak Numfor sebagai salah satu lokasi penyelenggaraan FGD Sinakoda.
Pariwisata dikatakannya menjadi salah satu fokus pengembangan daerah sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.
“Pariwisata dari dulu sampai sekarang akan terus dan selalu diupayakan oleh pemerintah daerah dengan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah provinsi. Bagaimana baik secara regulasi, tetapi juga secara keberpihakan keuangan dan teknologi untuk bisa mengelola pariwisata yang g ada di sekitar di Kabupaten Biak Numfor,” Lot Yensemen memungkas.
Penulis: Yeni Marinda
Discussion about this post