Di Medan padahal masih banyak hidangan lain. Misalnya saja restoran Melayu, India, Arab, Cina, makanan Eropa, yang karena beragamnya etnis di kota ini sejak zaman kolonial. Bagi mereka yang non muslim, salah satu hidangan favorit adalah BPK alias Babi Panggang Karo, yang konon bumbu dan cara memasaknya tidak ada duanya.
Sepulang dari ziarah ke makam ayah di Desa Batukarang, Payung, Kabupaten Karo, saya sempat membeli air nira, di tepi jalan. Dikemas di botol plastik, harganya kini sudah Rp10.000 perbotol, baik dari tahun lalu Rp7.000 dan tiga tahun sebelumnya yang masih Rp5.000. Kalau dicampur potongan kayu raru, maka nira ini akan menjadi tuak, yang menjadi teman makan BPK.
Air nira ini asli, belum dicampur, terasa segar dan seperti melonggarkan paru-paru. Saya juga pernah membelinya ketika bermobil ke Medan dari Berastagi melalui jalan alternatif ke Binjai karena terjadi longsor menjelang Bandarbaru. Kemarin rupanya minuman sudah berwujud arak di jalan pintas Durin Pitu, Deli Serdang. Kalau nira warnanya bening, saat menjadi arak menjadi putih pekat.
Intinya teman-teman wartawan yang datang ke Medan untuk HPN 2023, pasti terpuaskan perutnya karena begitu banyak makanan yang terhidang, tinggal pilih sesuai keinginan. Mungkin nanti perlu dibuat testimoni dan menjadi buku kenangan.
***
Nah, tentu yang juga penting adalah urusan pers itu sendiri. Presiden Joko Widodo pada Puncak Acara Peringatan HPN di Gedung Serba Guna Sumut, mengatakan kondisi pers Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja.
Saat ini masyarakat kebanjiran berita baik dari berita media massa maupun media sosial, yang dibuat dengan sebebas-bebasnya, dengan kepentingan utama adalah sisi komersial, dengan konten berita recehan, yang sensasional. Oleh karena itu masalah utama pers adalah bagaimana agar pengelola media membuat pemberitaan yang bertanggungjawab.
Masalah kedua adalah keberlanjutan industri media massa konvensional yang menghadapi tantangan berat. Sumber daya keuangan media semakin berkurang karena sekitar 60% dari belanja iklan sudah disedot media digital terutama platform-platform asing. Memang sebagian perusahaan pers nasional sudah beralih ke media digital, tetapi dominasi platform asing ini telah menciptakan kesulitan.
Isu utama ketiga adalah kedaulatan dan keamanan data, yang telah menjadi new oil, informasi sebagai tambang kekayaan baru yang nilainya tak terhingga, sehingga masyarakat pers mewaspadai pemanfaatan algoritma.
“Para penguasa data bukan hanya bisa memahami kebiasaan dan perilaku masyarakat, dengan memanfaatkan algoritma, penguasa data dapat mengendalikan preferensi masyarakat,” kata Presiden Jokowi. “Ini harus diwaspadai.”
Dalam berbagai seminar yang diadakan pada tanggal 8 dan 9 Februari, sebenarnya hal-hal yang dikhawatirkan Presiden RI itu dibicarakan dengan mendalam tetapi kalau hanya jadi pembahasan tanpa tindak lanjut, tidak akan ada hasil yang diperoleh.
Terkait media sustainability misalnya, telah dibicarakan di Konvensi Nasional HPN 2020 Banjarmasin tetapi perjalanannya bagai siput, sangat lamban. Satgas Keberlanjutan Media Berkualitas yang dibentuk Dewan Pers berhasil membuat draft pada tahun 2022, meski masih ada persoalan yang belum selesai yakni tentang badan pelaksana apabila aturannya diberlakukan.
Dewan Pers sebagai lembaga yang dibentuk Undang-Undang No.40/1999 tentang Pers, seharusnya diberi kewenangan untuk merumuskan tugas fungsi badan pelaksana dan kriteria orang yang akan mengurusnya, bukan yang lain, apalagi wadah perseorangan. Wajar karena Dewan Pers adalah representasi dari konstituen, yakni organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers Indonesia.
Discussion about this post