Pelaku Rudapaksa Putri Kandung di Muna Diminta Dihukum Maksimal

PENASULTRA.ID, MUNA - Kasus dugaan rudapaksa yang dilakukan ayah kandung LU (39) terhadap putrinya sendiri Bunga (nama samaran) yang terjadi di Kecamatan Kontukowuna, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra) baru-baru ini memantik kecaman berbagi pihak. Bagaimana tidak, tindakan bejat LU terhadap Bunga (16) yang masih di bawah umur itu dinilai sudah diluar batas kemanusiaan dan tidak bisa ditolerir. Atas peristiwa itu, selain mengecam, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Muna Amiruddin Ako juga mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) agar tidak memiliki keraguan menuntaskan kasus tersebut sesuai dengan Undang-Undang (UU) RI Nomor 17 tahun 2016, dengan hukuman maksimal. Menteri PPPA RI, kata Amiruddin juga meminta penanganan kasus tersebut dilakukan seadil-adilnya dengan memperhatikan kepentingan korban. "Kasus pemerkosaan yang dilakukan seorang ayah terhadap anak kandungnya, yang seharusnya menjadi pelindung dalam keluarga, merupakan perbuatan yang sangat keji. Tidak ada toleransi apapun terhadap segala tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh siapapun, terlebih seorang ayah," tegas Amiruddin dalam keterangan pers, Kamis, 21 Juli 2022. Lebih lanjut mantan Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Muna itu menuturkan, tindakan hukum yang berat atas kasus kekerasan seksual sangat diperlukan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku dan orang lain. "Saya harap pelakunya dihukum berat karena menurut keterangan di kepolisian, pelakunya adalah ayah kandungnya sendiri," harap Amiruddin. Dalam penanganan kasus ini, Dinas PPPA melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Muna telah berkordinasi dengan Polres Muna dan Polsek Kabawo sebagai lokus kejadian. "Dinas PPPA akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas dan memastikan pelaku mendapatkan hukuman seadil-adilnya dan korban akan kami beri pendampingan hukum dan psikologis pemulihan trauma," tegas Amiruddin. Mantan Kabag Humas dan Protokoler Setda Muna itu menjelaskan, perbuatan pelaku dapat diancam dengan Pasal 76D UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 81 ayat (1), (2), (3), (5), (6) dan (7) UU Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU perlindungan anak. "Mengingat korbannya adalah anak kandungnya, pada Perpu Nomor 1 tahun 2016 pasal 81 ayat (5) menyatakan pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun," tekan Amiruddin. "Selain itu, pada pasal 81 ayat (6) dan (7), pelaku dapat dikenai pidana tambahan pengumuman identitas pelaku, tindakan kebiri kimia dan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik," timpal dia lagi. Berdasarkan laporan dari UPTD PPA Muna, pelaku telah melakukan pemerkosaan terhadap anaknya dalam rentang waktu yang cukup lama dan berulang-ulang. Atas hal itu, menurut Amiruddin, orang tua harus diberikan pemahaman dengan melaporkan tindak kekerasan seksual yang dialami oleh anaknya untuk mendapatkan bantuan dari berbagai pihak guna memastikan terpenuhinya hak-hak sang anak. "Kalau tidak lapor hal ini bisa mengakibatkan hal buruk lainnya. Maka keberanian ini yang harus sama-sama didorong, sehingga siapapun yang melihat, mendengar bahkan mengalami sendiri untuk berani melapor," jelas Amiruddin. Olehnya itu, Amiruddin mengimbau masyarakat yang mengalami atau mengetahui kasus kekerasan seksual segera melaporkannya ke UPTD PPA Dinas PPPA baik secara langsung, via WhatsApp 082247016774 atau melaporkan ke pihak kepolisian setempat. "Hal itu untuk mencegah dan menangkal berulangnya kasus serupa," pungkas Amiruddin. Penulis: Sudirman Behima Editor: Ridho Achmed Jangan lewatkan video populer: https://youtu.be/Gtcapnk_x6I

No Result