“MPP di Badung ada sekitar 23 penunjang layanan pemerintahan dan layanan instansi vertikal serta swasta BUMN telah disatukan kedalam MPP Badung dengan melakukan integrasi berbagai aplikasi penunjang,” kata Made.
Ia menjelaskan, capaian MCP Korsupgah yang merupakan monitoring capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh KPK Republik Indonesia terhadap pemda di seluruh Indonesia sudah mencapai 100 persen dari sisi efektivitas pengaplikasiannya
“Dan juga berbagai penghargaan telah kami peroleh, baik dari kementrian PAN RB, Ombudsman, kemendagri, lembaga negara lainnya, dan merupakan pioneer MPP dari 11 MPP yg pertama di implementasikan di Indonesia sejak tahun 2018,” beber Made.
Ia mengatakan, MPP Badung memiliki puluhan pelayanan publik, diantaranya dukcapil, kantor kementrian agama, dinas perindustrian dan tenaga kerja, bea cukai, dinas koperasi UMKM, dan lainnya.
“Yang lebih menarik, masyarakat sudah bisa mendapat layanan pembelian tiket garuda, melakukan tes narkoba, pengurusan paspor imigrasi, pengaduan, kepolisian, pelayanan BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan, pelayanan PLN, PAM, Taspen dan perbankan seperti BPD dan BRI,” Made menambahkan.
Made juga mengaku pihaknya mendapatkan dukungan bandwidth Diskominfo MPP 300 Mbps yang dapat melayani semua komputer PC dalam layanan MPP dan tersedia juga wifi untuk masyarakat.
“Keberadaan layanan MPP memperlihatkan kualitas layanan pemerintah menghadirkan one stop service, sehingga layanan masyarakat semuanya dapat di selesaikan pada MPP,” Made memungkas.
Penulis: Yeni Marinda
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post