Pendekatan skala prioritas keikutsertaan di PON bagi cabor sejalan dengan konsep yang dijalankan oleh KONI Sultra. Menurut Humas KONI Sultra, Sarjono, hal itu menjadi salah satu konsep terakhir jika mengacu pada kemampuan pembiayaan daerah.
“Dispora sebagai leading sektor dari pemerintah pastilah bersama KONI memikirkan yang terbaik dengan kondisi keuangan yang ada,” kata Ketua Persatuan Panahan Indonesia (Perpani) Sultra itu.
Dengan anggaran yang disediakan Pemprov Sultra itu, Sarjono tak memungkiri minim mengingat program pemusatan latihan 27 cabor hingga pemberangkatan atlet dan pelatih membutuhkan biaya yang cukup besar. Olehnya itu, KONI Sultra mengharapkan partisipasi pihak swasta dalam rangka membantu anggaran.
Sementara itu, berkenaan dengan aspirasi yang disampaikan oleh elemen peduli olahraga berkaitan dengan mosi tidak percaya terhadap KONI Sultra, La Ode Daerah Hidayat dan Sarjono menanggapinya datar saja.
Hidayat menyarankan agar pengurus KONI Sultra duduk bersama guna membahas segala sesuatunya kesiapan atlet dan cabor jelang pelaksanaan PON Aceh-Sumut.
“KONI mesti menyikapi dengan bijak (mosi tidak percaya) karena kita percaya dalam rangka untuk otokritik positif demi kemajuan olahraga kita khususnya dalam menghadapi PON XXI di Aceh-Sumut,” tutur Sarjono.
Sarjono yang juga merupakan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sultra mengungkapkan, KONI dalam kapasitasnya sebagai induk olahraga saat ini terus menjalankan fungsinya. Secara teknis, saat ini pihaknya tengah memantapkan pendaftaran cabor-cabor ke panitia besar PON.
Discussion about this post