PENASULTRA.ID, DONGGALA – Upaya menghadirkan keadilan energi dan pemerataan ekonomi hingga wilayah pesisir terus dijalankan Pemerintah.
Di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng), Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meninjau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nelayan yang memberi kemudahan bagi nelayan memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) dan lokasi yang lebih dekat dari tempat tinggal.
SPBU Nelayan tersebut dikelola koperasi nelayan dengan dukungan kredit permodalan dari Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Anggota Komite BPH Migas, Erika Retnowati menyampaikan keberadaan SPBU Nelayan membawa manfaat nyata bagi aktivitas melaut nelayan.
“Para nelayan sangat bersyukur dengan adanya SPBU Nelayan ini. Tadi kami sempat bertanya pada pengelola dari SPBU Nelayan ini, biasanya nelayan membeli solar itu bervariatif sekitar Rp3.000 hingga Rp4.000 per liter diatas harga Solar di SPBU yang peroleh dari pengecer sekitarnya. Dan dengan adanya SPBU ini, mereka bisa membeli langsung dengan harga Rp6.800 per liter,” kata Erika, Minggu 21 Desember 2025.
Selain perbedaan harga yang cukup signifikan, nelayan juga terbantu dari sisi jarak tempuh. Sebelumnya, SPBU terdekat berjarak sekitar 21 kilometer sehingga memerlukan waktu dan biaya tambahan.
Menurutnya, nelayan di Donggala telah memahami mekanisme penggunaan Surat Rekomendasi untuk pembelian BBM subsidi dan kompensasi.
“Jadi ketika kami datang ke sini, solarnya baru satu hari disalurkan. Sedangkan untuk pertalite telah seminggu diperjualbelikan. Di sini juga menyalurkan pertamax (BBM nonsubsidi) untuk masyarakat umum,” ujar Erika.
Selain meninjau SPBU Nelayan, Erika Retnowati selaku Ketua Posko Nasional Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) juga melakukan kunjungan ke Integrated Terminal (IT) Donggala dan SPBU di Kota Palu untuk memantau kondisi pasokan BBM selama periode Nataru 2025/2026.
“Secara umum, kondisi pasokan BBM dalam keadaan aman. Kita harapkan Nataru ini berjalan lancar,” beber Erika.
Anggota Komite BPH Migas, Harya Adityawarman berharap dukungan kredit permodalan yang diterima nelayan dapat dimanfaatkan pula untuk pengadaan peralatan lain yang menunjang kegiatan operasional. Ia juga mengapresiasi sistem operasional SPBU Nelayan yang telah terintegrasi secara digital.
Discussion about this post