Hal senada juga disampaikan Pengamat Kebijakan Publik dan kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Prof. Dr. Moestopo (beragama) Taufiqurokhman.
Dalam penegasannya, Taufiqurokhman melihat munculnya hasil Survei LSI terkait trend Presiden Jokowi menurun sampai di bawah 50 persen karena ternyata pemerintah pusat tidak bisa mengendalikan penyebaran pandemi Covid-19 di Pulau Jawa, Bali dan seluruh Indonesia.
”Hanya beberapa negara secara sistematis dan masif penyelesaiannya. Baik dari testing, tracing treatment. Soal pelaksanaan PPKM Darurat yang dianggap gagal malah dilanjutkan oleh pemerintah pusat yang lagi-lagi aturannya sangat tidak siap dilaksanakan. Jadi wajar kalau lampu kuning masyarakat menyala kepada pemerintahan Presiden Jokowi,” terangnya.
Bahkan sambung Taufiqurokhman, kini muncul bendera putih setengah tiang berkibar lantaran publik menyerah dengan kondisi saat ini.
”Lalu apa yang harus dilakukan? Presiden Jokowi sudah benar menggenjot agar bansos segera dibagikan ke masyarakat. Karena selama PPKM Darurat hampir tidak ada bansos untuk masyarakat yang terdampak,” ujar Taufiqurokhman.
View this post on Instagram
Terkait adanya permintaan dari masyarakat agar Rapid Test, PCR atau Swab digratiskan bagi masyarakat hal ini sangat relevan.
”Jangan seperti PPKM Darurat jumlah testing menurun lantas diklaim sebagai keberhasilan. Sungguh sangat bahaya mengambil kesimpulan dengan permasalahan yang kurang tepat treatmentnya,” jelasnya.
Taufiqurokhman juga menilai Kemenkominfo harus mengambil peran-peran strategis dalam pemberitaan dan memberikan siaran beredukasi.
”Banyak televisi yang menyiarkan menakut-nakuti masyarakat. Lalu apa peran Kemenkominfo. Maka berikan informasi seperti yang diharapkan Presiden Jokowi yakni informasi positif yang menyebar optimisme,” imbuhnya.
Selanjutnya, Kemenkominfo juga harus menggandeng perguruan tinggi yang masih mendapatkan kepercayaan tinggi dari masyarakat. Perguruan Tinggi swasta dan negeri harus digandeng dalam vaksinasi gratis buat mahasiswa dan dosen serta masyarakat sekitarnya.
”Perguruan tinggi porsinya diberikan lebih untuk tampil menyebarkan berita positif atau memberikan penyebar optimisme. Jangan terlampau banyak para politisi yang jelas berkepentingan untuk menaikan citra partai atau hanya cari popularitas. Berikan kegiatan-kegiatan positif pada perguruan tinggi agar mendukung menyebarkan berita positif atau optimisme,” paparnya.
Dugaan ketidak-adilan Kemkominfo dalam penyaluran bantuan melalui program diseminasi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), mengundang reaksi keras dari para pengusaha media siber di berbagai daerah.
Para pengusaha media siber yang tergabung dalam SMSI menolak penyaluran KPCPEN yang disebut ”Berkah Presiden Jokowi”, karena mereka nilai pelaksanaannya tidak adil, diskriminatif, dan merendahkan martabat media siber.
Protes ketidakpercayaan tersebut, terungkap dari berbagai media di daerah untuk peninjauan ulang kegiatan diseminasi KPCPEN di Kemenkominfo.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan atas surat dari SMSI dan konfirmasi dari kementerian.
Editor: Irwan
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post