Karena itu, tambah Capt. Hakeng dengan dipilihnya Yudo Margono diharapkan TNI mampu menjaga kedaulatan wilayah maritim Indonesia serta dapat ikut mewujudkan Indonesia Poros Maritim Dunia seperti yang dicita-citakan Presiden Jokowi.
Selain itu diharapkan Panglima TNI yang baru nanti dapat ikut mendukung kebijakan kelautan Indonesia yang terdiri atas tujuh pilar, yaitu: pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia; pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut; tata kelola dan kelembagaan laut; ekonomi dan infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan; pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut; budaya bahari; dan diplomasi maritim.
Menurut Capt. Hakeng, saat ini yang juga patut dikaji adalah telah terjadi peralihan perhatian dan aktivitas dunia dari wilayah Mediterania dan Atlantik menuju kawasan Indopasifik.
“Peralihan perhatian dan aktivitas tersebut mengakibatkan wilayah maritim Indonesia kembali menjadi perlintasan strategis kapal-kapal dari seluruh dunia. Indonesia harus sadar dengan posisinya secara geopolitik dan geostrategis. Karena itu penambahan kekuatan matra TNI AL dengan dukungan dari matra TNI lainnya adalah hal yang urgent untuk bisa dilakukan dalam waktu dekat,” ungkap Capt. Hakeng.
Persoalan lain yang juga muncul menurut pendiri dari Perkumpulan AKKMI ini adalah persoalan pelanggaran kapal nelayan asing yang masuk ke wilayah perairan Indonesia untuk mengambil ikan.
“Perlu diperhatikan Indonesia memiliki kekayaan perikanan laut berlimpah. Oleh sebab itu pula kedaulatan pangan menjadi tujuan yang harus selalu disuarakan oleh Pemerintah Indonesia dalam upaya menjaga keamanan pangan untuk masyarakat. Peran aktif TNI khususnya TNI AL dalam ikut menjaga kedaulatan pangan laut tentunya masih sangat dibutuhkan, sampai nantinya peran tersebut bisa diambil alih oleh Indonesia Coast Guard,” pungkas Capt. Hakeng.
Editor: Ridho Achmed
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post